Kapolri Belum Pecat Irjen Napoleon, Brigjen Prasetijo Hingga Irjen Teddy Minahasa, Pakar Minta Agar Tidak Tebang Pilih

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

POJOKSATU.id, JAKARTA-  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dianggap melindungi anggotanya yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi maupun jaringan narkoba, sehingga belum ada yang dilakukan pemecatan dengan tidak hormat (PTDH).

Padahal, korupsi maupun narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Setidaknya, ada dua perwira tinggi (pati) Polri yang belum dipecat karena perbuatan pidana yang dilakukannya yakni mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte; dan terbaru mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa.

Sementara, mantan Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dalam kasus pemalsuan surat jalan terhadap terpidana korupsi cessie Bank Bali, Djoko Tjandra.


Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar menjelaskan Kapolri harusnya sebagai pimpinan puncak Kepolisian Republik Indonesia itu peka dan adil dengan memperlakukan kepada semua anggota yang melakukan perbuatan pidana.

Tentu, hal itu sejalan dengan janji Kapolri yang tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum.

BACA : Berhasil Amankan Titik Rawan di Bali saat Pelaksanaan KTT G20, Komisi III DPR Puji Kapolri

“Kapolri harus memperlakukan pada semua anggotanya dengan perlakuan yang sama dan adil,” kata Fickar saat dihubungi wartawan pada Senin, 21 November 2022.

Maka dari itu, Fickar meminta Kapolri untuk menindak tegas anggotanya yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, Kapolri belum memecat Irjen Napoleon Bonaparta, Brigjen Prasetijo dan Irjen Teddy Minahasa. Sedangkan, Kapolri sudah pecat Brigjen Hendra Kurniawan dan lainnya.

“Jadi masyarakat perlu mengingatkan Kapolri terhadap beberapa oknum yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, apalgi sudah ada putusan pengadilan untuk nemutuskan dan memperlakukan sama pada seluruh oknum polisi yang melakukan kesalahan sebagaimana disebut diatas,” jelas dia.

Menurut dia, memang Polri memiliki mekanisme dan prosedur untuk melakukan sidang disiplin atau etik terhadap seorang anggotanya yang melakukan tindak pidana.

“Nah, sidang etik ini yang biasanya memberhebtikan dahulu, sehingga ketika di sidang pengadilan sudah tidak berstatus polisi,” ungkapnya. (ade/pojoksatu)