Tanah Negara Hilang 8 Hektar, Masyarakat Anti Perampasan Aset Minta Kementerian ATR/BPN Bersikap Tegas

Usut mafia tanah, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Anti Perampasan Aset Negara (MAPAN) mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menindak tegas pelaku

POJOKSATU.id, JAKARTA- Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Anti Perampasan Aset Negara (MAPAN) mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menindak tegas dugaan mafia tanah di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Hal ini disampaikan Koordinator Aksi MAPAN, Iradat saat menggelar aksi di depan Kantor ATR/BPN, Kamis (26/10/2022).

Menurut Iradat, akibat pelanggaran hukum tersebut, negara kehilangan 8 ribuan hektar lebih. Hal ini juga diduga dilakukan mantan oknum pejabat direksi PT Inhutani il, oknum BPN dan Direksi PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM).

“PT MSAM sendiri selaku koorporasi dari Bupati Kotabaru yang diduga
terlibat dalam proses penerbitan izin usaha perkebunan. PT MSAM diketahui milik Syamsudin Andi Arsyad atau H. Isam, pengusaha asal Batu Licin, Kalimantan Selatan,” kata.


Menurut Iradat, dalam rangka mendukung perintah Presiden Joko Widodo memberantas mafia tanah, pihaknya mendesak Kementerian ATR/BPN perlu membuktikan keperpihakan kepada rakyat dengan secara tegas menindak dan memberantas dugaan praktik pelanggaran hukum mafia tanah.

Dia menduga , PT Inhutani II merupakan pemegang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/MENHUT-11/2006 (SK193/2006) dengan areal kerja pemanfaatan hutan seluas 40.950 ha di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

BACA : Hasnaeni ‘Wanita Emas’ Jadi Korban Penipuan Mafia Tanah, Berawal dari Gadaikan Sertifikat Rumah

“Diduga kerja sama tersebut tidak sesuai dengan SK 193/2006 sebab kawasan hutan PT Inhutani II digunakan sebagai perkebunan sawit tanpa memperoleh persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK),” papar Iradat.

Kerja sama perkebunan sawit ini, kata dia, selain tanpa persetujuan Menteri, disinyalir bermaksud mengalihkan kekayaan negara berupa hutan kepada oknum korporasi secara tidak sah.

“Oleh karena itu kami meminta kepada Kementerian ATR/BPN mencabut HGU PT MSAM dan memberantas tindakan perampasan aset negara,” pungkas Iradat.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto merespons laporan Sawit Watch atas dugaan mafia tanah di Kotabaru, Kalimantan Selatan. Mafia tanah ini terkait dengan dugaan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) ilegal kepada PT Multi Sarana Agro Mandiri (PT MSAM) di dalam kawasan hutan di Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Menurut Hadi, pihaknya perlu mempelajari berbagai dokumen terhadap persoalan mafia tanah termasuk yang terjadi di Kotabaru, Kalsel.

“Menyelesaikan permasalahan mafia tanah memang kita harus pelajari dari dokumen data yuridis, data fisik, data pendukung sehingga kita mulai melihat permasalahan itu dari warkah tanah arahnya ke mana,” kata Hadi, Kamis (6/10/2022).

Hadi mencontohkan soal tanah yang dimanfaatkan sebagai perkebunan. Menurut dia, perlu waktu untuk menyelesaikannya karena pihaknya harus memastikan sejumlah termasuk izinnya.

“Karena apa? HGU-nya katakanlah tidak sesuai dengan izinnya, kita harus audit. Apakah benar mereka izinnya 10.000 (ha) tetap 10.000 (ha), apakah fungsinya sesuai dengan izin, kemudian apakah bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Hadi.

Sawit Watch dan Centre for Government, Constitution and Society (Integrity) Law Firm telah mendatangi Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (18/8/2022).

Kedatangan Sawit Watch dan Integrity untuk mempertanyakan kelanjutan pengaduan mereka terkait dugaan HGU ilegal PT MSAM pada 3 Agustus 2022 lalu.

“(Pengaduan Sawit Watch) sudah sampai ke Menteri (Menteri Hadi Tjahjanto), dan dari menteri sudah sampai ke dirjen 7. Dirjen 7 itu yang menangani permasalahan pertahanan di Kementerian ATR/BPN,” ujar Direktur Sawit Watch Achmad Surambo. (firdausi/pojoksatu)