Bambang Tri Mulyono Ditangkap Polisi, Tersangka Penistaan Agama Bareng Gus Nur

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah-bambang tri mulyono dan gus nur tersangka penistaan agama
Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penggugat ijazah Presiden Jokowi, Bambang Tri Mulyono ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

Kabar Bambang Tri Mulyono ditangkap polisi dari sebuah hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, sore tadi sekitar pukul 15.30 WIB.

Bambang Tri Mulyono ditangkap itu dibenarkan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

“Ya, betul (ditangkap),” jawab Dedi saat dikonfirmasi, Kamis 13 Oktober 2022.


Sayangnya, Dedi tak belum membeberkan secar detil alasan dan kronologis penangkapan penggugat ijazah Presiden Jokowi itu.

BACA: Rendahkan Presiden Jokowi, Desakan Tangkap Gus Nur dan Bambang Tri Kembali Menggaung

Jenderal Polri kelahiran Madiun, Jawa Timur itu hanya menyatakan informasi lebih detil akan disampaikan Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah.

“Kabag (Penum) yang rilis sama Dirsiber,” ungkap Dedi.

Tersangka Penistaan Agama Bareng Gus Nur

Sementara, usai ditangkap, penyidik langsung menetapkan tersangka penistaan agama.

Akan tetapi, Bambang tak sendiri. Melainkan bersama Sugi Nur Rahardja alias Gus Nur.

Kombes Nurul menyatakan, dalam kasus ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan 7 saksi ahli.

Selain menangkap Bambang dan Gus Nur, polisi juga menyita sejumlah barang bukti.

BACA: Inilah Alasan Bambang Tri Mulyono Tulis Jokowi Anak PKI

“Adapun barang bukti adalah 1 buah flashdisk, selanjutnya screen capture, dan 2 lembar screenshot postingan video,” katanya.

Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, disangkakan Pasal 156 a huruf a KUHP tentang penistaan agama, Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.

Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. (AdeGP/pojoksatu)