Soal Formula E, Romli Atmasasmita Minta KPK Jalan Terus, Jangan Terpengaruh Stigma Kriminalisasi

Gedung KPK

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pakar Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Romli Atmasasmita meminta KPK tidak terpengaruh oleh stigma kriminalisasi dalam menyelidiki dugaan korupsi Formula E.

Penyidik KPK juga diminta tetap tegak lurus menjalankan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan.

“Seharusnya KPK tetap tegak melaksanakan tugas sesuai ketentuan undang-undang namun tidak demikian opini publik khususnya kelompok kepentingan politik selalu melontarkan jargon-jargon “kriminalisasi” antara lain KPK Menjegal Anies,” kata Romli kepada wartawan, Rabu (5/10/2022).

Romli menyayangkan kemunculan isu seolah KPK merekayasa kasus untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.


Padahal, penyelidikan Formula E sudah dilakukan KPK sejak tahun 2019, jauh sebelum Anies dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem.

“Tidak  ada hubungan relevansi antara penyelidikan tersebut dengan jargon-jargon kriminalisasi terhadap AB. Bahkan sebaliknya jargon tersebut dapat disebut “Politisasi” penyelidikan KPK,” ungkapnya.

Selai itu, kata pendiri KPK ini, ada unsur dugaan pidana korupsi dalam kasus Formula E yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Namun keterangan tersebut sudah disampaikannya kepada tim penyelidik KPK.

“Sehubungan dengan kasus Formula E yang masih merupakan tahap penyelidikan, telah ditemukan dugaan awal bahwa penyelenggaraan Formula E telah tidak didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah,” ujarnya.

BACA : Lukas Enembe dan Hakim MA Jadi Tersangka, Para Aktivis Ini Pertanyakan Sikap KPK Tangani Kasus Formula E

Menurut Ramli, sejak awal Anies beserta jajarannya sudah mengetahui bahwa tidak ada pos anggaran untuk Formula E dalam APBD DKI tahun 2019.

Namun Anies juga tetap memaksakan Formula E dengan memberi surat kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman ke Bank DKI.

Selain itu, Pemprov DKI juga melanggar persetujuan Kemendagri, yakni dengan melakukan perjanjian dengan pihak Formula E menggunakan model business to G.

“Telah melakukan pembayaran commitment fee kepada pihak Formula E tanpa dasar APBD dan Persetujuan DPRD dan yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali,” tambahnya.

Melalui fakta-fakta tersebut, ia menduga perbuatan Anies dan jajarannya termasuk kategori perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi hal itu, semuanya tergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan KPK.

“Tidak bermaksud mendahului KPK, sudah pasti pendapat ini akan terbukti atau tidaknya tergantung dari kepastian hasil penyelidikan dan penyidikan dari KPK,” tandasnya. (firdausi/pojoksatu)