Ini 3 Solusi dari DPR untuk Menyelesaikan Masalah Tenaga Honorer, Salah Satunya Bikin Kaget

Gedung DPR RI Senayan Jakarta/ist

POJOKSATU.id, JAKARTA- DPR RI menawarkan 3 solusi untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang sebentar lagi bakal di hapus pemerintah.

Penghapusan tenaga honorer yang rencananya bakal dilakukan tahun 2023 itu tertuang dalam surat edaran Menpan RB.

Anggota Komisi II DPR Yanuar menyebutkan 3 solusi itu diantaranya membentuk RUU ASN, Pansus dan kebijakan teknis pemerintah.

Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu solusi dari DPR untuk menyelesaikan perosalan tenaga honorer.


“Ada beberapa kanal yang hari ini sedang kita siapkan. Pertama RUU ASN, Pansus dan kebijakan pemerintah,” kata Yanuar dalam keterangannya, Kamis (29/9/2022).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebutkan tengah menggodok 3 solusi tenaga honorer tersebut.

Menurutnya, pembentukan Pansus tersebut karena tenaga honorer ini tersebar di banyak tempat.

Selain itu, banyak instansi dengan karakterisiktik yang beragam, mulai dari guru, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, tenaga teknis, tenaga administrasi hingga sopir.

“Jadi rentangnya itu luar biasa variatif, sehingga harus dibentuk pansus yang itu gabungan dari beberapa komisi terkait,” ucapnya.

Lintas komisi tersebut tergabung dari, komisi II, komisi IV, komisi VIII, komisi IX, komisi X, hingga komisi V yang akan ikut andil.

BACA : DPR Pertanyakan Soal Penghapusan Tenaga Honorer 2023, Emang Konsepnya Sudah Ada?

“Kenapa kita gabung, karena harus lintas, lintas nggak bisa dipecahkan oleh satu sektor, satu instansi saja,” imbuhnya.

Kemudian RUU ASN, yang diharap juga menjadi solusi terbaik bagi tenaga honorer kedepannya.

“Ini sudah lama kita bahas dan sedang mau kita revisi. Mudah-mudahan ini harus connected dengan persoalan ini,” ujarnya.

Terakhir tambah Yanuar, adalah policy kebijakan teknis pemerintah yang sedang digarap lintas komisi di DPR.

“Sedang digarap berdasarkan peraturan pemerintah mengatur manajemen PPPK yakni Surat Edaran Kementerian PAN-RB,” terangnya.

“Nah atas dasar ini, kita lihat nanti bagaimana penanganan yang dapat dilakukan oleh pemerintah,” sambungnya.

Anak buah Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu mengatakan, bakal mengawal terus kebijakan penghapusan tenaga honorer itu.

“Kita kontrol dengan ketat, tetap kita awasi, kita akan dalami progress report disampaikan pemerintah. Nanti dicek sama-sama kendalanya apa,” ucapnya.

Kemudian, hambatannya apa, apakah semua data yang kita maksud sudah terserap semua kedalam database.

Yanuar menyebutkan akan terus mendalami persoalan-persoalan yang bakal terjadi di 3 kebijakan yang menjadi solusi tenaga honorer itu.

“Atau tidak? Kalau sudat terdata, data sudah masuk apakah gejolak masih juga muncul? Tiga kanal ini kira nanti akan kita jajaki, kita dalami bersama-sama di Jakarta,” tuturnya. (Mufit/Pojoksatu)