Kemenkeu Wanti-wanti Pemda, Ini Soal Gaji PPPK Daerah, Awas loh

Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Adrianto mwanti-wanti pemda agar jangan main-main dengan anggaran gaji PPPK daerah 2023

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan pemerintahan daerah (pemda) untuk tidak menyalahgunakan anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022.

Hal tersebut disampaikan Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Adrianto dalam siaran YouTube Kemendikbud bertajuk ‘Pengumuman Kemendikbud Seluruh Guru untuk Seleksi PPPK 2022‘.

“Anggaran PPPK tidak bisa digunakan untuk yang lain. Memang tujuannya anggaran PPPK ini digunakan untuk semestinya,” kata Adrianto dukutip pojoksatu.id, Jumat 23 September 2022.

Karena itu, ia meminta pemda langsung mengangkat mereka yang lulus seleksi menjadi PPPK 2022.


“Kalau saya mendorong yang lulus segera diangkat menjadi PPPK. Jadi tidak perlu lagi menunggu pengangkatan mereka ini agar anggarannya tidak dipakai kemana-mana,” ujarnya.

Tinggal pemerintahan daerahnya melakukan percepatan adminstrasi agar cepat mengangkat yang lulus seleksi menjadi PPPK 2022.

BACA: Link Download Petunjuk Teknis Seleksi PPPK 2022 No 349/P/2022

“Ini untuk mengantisipasi agar anggaran PPPK yang sudah ditransfer di diamkan, akhirnya dipakek-pakek untuk hal lain,” tuturnya.

Untuk diketahui, pemerintah menganggarkan Rp25,74 triliun untuk gaji PPPK daerah tahun 2023.

Adapun dana itu dialokasikan ke dalam dana alokasi umum (DAU).

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Prima mengatakan, penentuan penggunaan DAU untuk penggajian PPPK didasarkan pada jumlah formasi PPPK tahun 2022 di masing-masing daerah.

“Jadi, di sini kami masukkan anggarannya yaitu Rp 25,74 triliun,” ujar Astera dalam rapat panja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rabu 21 September 2022.

Ia menjelaskan, penggajian PPPK pada 2023 terbagi atas klaster provinsi dan klaster kabupaten/kota.

BACA: Rincian Rp25,74 T untuk Gaji PPPK Daerah, Tebak Mana yang Terbesar

Secara rinci, untuk klaster provinsi terdiri atas Sumatera Rp1,47 triliun, Jawa-Bali Rp1,05 triliun, Kalimantan-Sulawesi Rp1,46 triliun, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua Rp486 miliar sehingga totalnya mencapai Rp4,48 triliun.

Kemudian untuk klaster kabupaten atau kota terdiri atas Sumatera sebesar Rp5,47 triliun, Jawa-Bali Rp8,45 triliun, Kalimantan-Sulawesi Rp4,55 triliun, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua Rp2,77 triliun.

Dia memastikan, pihaknya akan terus melanjutkan dukungan kebijakan untuk penggajian PPPK melalui DAU.

Harapannya, pemerintah semakin baik dalam mengelola PPPK yang ada di daerah dengan adanya jaminan yang dimasukkan di dalam Undang- undang APBN.

“Selama ini walaupun ini sudah kita earmarked karena ini biasanya hanya dengan surat, ini kelihatannya banyak daerah yang kurang punya confidence,”

“Jadi di sini kami dorong untuk daerah bisa punya confidence sehingga nanti pelaksanaannya bisa lebih baik,” terangnya.

BACA: Kabar Terbaru Bikin Honorer Ketar-ketir, Diangkat jadi PNS dan PPPK atau Out

Adapun selain mencakup penggajian PPPK, DAU juga mencakup alokasi anggaran untuk pendanaan keluarahan sebesar Rp1,66 triliun.

Lalu untuk penggunaan di sektor pendidikan sebesar Rp40 triliun, sektor kesehatan Rp25,84 triliun, serta sektor pekerjaan umum sebesar Rp15,91 triliun. (Mufit/Pojoksatu)