Tak Terima Bandingnya Ditolak, Ferdy Sambo Ajukan Gugatan Polri ke PTUN, Pengamat : Percuma, SK Kapolri Sudah Keluar

Ferdy Sambo saat menjalani sidang etik

POJOKSATU.id, JAKARTA- Terkait rencana Ferdy Sambo bakal menggugat putusan pemecatannya dari Polri, Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto langsung memberikan penjelasan.

Ferdy Sambo dipecat setelah permohonan bandingnya atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ditolak KKEP.

Belakangan diketahui Mantan Kadiv Propam Polri ini dikabarkan bakal menggugat Polri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemecatannya tersebut.

Bambang menilai putusan sidang banding dari KKEP terhadap Irjen Ferdy Sambo sudah final dan tinggal menunggu proses administrasi dari Kapolri yang menerbitkan SK PTDH.


“Kalau mengikuti peraturan, maksimal 30 hari setelah hasil sidang banding diserahkan kepada pejabat pembentuk KKEP,” kata Bambang dikutip JPNN.com, Kamis (22/9).

Bambang mengatakan SK PTDH dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itulah yang bisa digugat ferdy Sambo ke PTUN bila terdapat kesalahan prosedural.

Kendati demikian, dengan melihat tahapan-tahapan sampai sidang banding KKEP diputus, Bambang menilai langkah menggugat ke PTUN hanya akan sia-sia.

BACA : Konsorsium 303 Diduga Ada Kaitannya dengan Kasus Perdagangan Orang di Kamboja, Ini Fakta-faktanya

“Cuma mengulur waktu saja, karena secara administrasi kepegawaian sudah final sejak SK Kapolri keluar,” ujar Bambang.

Putusan KKEP yang mengakhiri karier Ferdy Sambo di Polri dibacakan majelis KKEP di ruang sidang Gedung TNCC, Mabes Polri, Senin (19/9).

Dalam putusannya, KKEP menyatakan menolak permohonan banding pemohon Ferdy Sambo.

Ketua sidang banding Komjen Agung Budi Maryoto juga menyatakan majelis KKEP tetap menguatkan putusan sidang etik pada 26 Agustus 2022 lalu.

“Menguatkan putusan sidang Kode Etik Polri tertanggal 26 Agustus 2022 atas nama pelanggar Irjen Ferdy Sambo,” ujar Agung.

Setelah dipecat, Ferdy Sambo yang tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dan perintangan atau obstruction of justice penyidikan kematian sang ajudan, terancam hukuman mati.

Ancaman hukuman mati itu sesuai Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan 56 KUHP yang disangkakan terhadap Ferdy Sambo. (ade/pojoksatu)