Tak Ada Guru Madrasah Diangkat PPPK, PGMI Protes Keras Pemerintah Saat Mengadu di Komisi X DPR

Ilustrasi pegawai pemerintah perjanjian kerja atau PPPK (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Purnama memprotes keras pemerintah Jokowi terkait tidak adanya guru madrasah diangkat menjadi PPPK.

Saat menyampaikan keluhan ke Komisi X DPR RI, Ia mempertanyakan kenapa guru madrasah seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA, dan Madrasah Ibtidaiyah, tak satu pun diangkat jadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).

Padahal, guru madrasah sudah mengabdikan dirinya puluhan tahun untuk anak bangsa dan negara. Sama seperti guru SMP dan SMA.

Hal tersebut disampaikan Purnama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X membahas RUU Sidiknas di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/9/2022).


“Tapi perlakuan kami berbeda, tidak ada pengangkatan PPPK buat madrasah MA dan MI, MTs, padahal 90 persen sekolahan di Indonesia ini adalah swasta,” ujarnya.

Baca Juga :

Viral Guru Honorer 30 Tahun, Sekarang Ngamen di Pasar Divideoin Mantan Murid

Purnama juga mengatakan sudah menayakan masalah itu kepada Kementerian Agama (Kemenag) tidak adanya guru madrasah diangkat menjadi PPPK.

Namun, Kemenag menjawab hanya mengangkat guru madrasah dari negeri.

“Ketika pengangkatan PPPK ini, semua guru honorer itu menganggap semua pak. Nggak ada itu yang diangkat. Saya tanya Kemenag hanya mengangkat madrasah-madrasah negeri,” ujarnya.

Karenanya, PGMI meminta Komisi X untuk menggunakan political will memperjuangkan nasib guru honorer madrasah agar diangkat menjadi PPPK.

“Saya minta ini harus ada political will dari komisi X pendidikan madrasah menjadi ASN atau PPPK,” tuturnya.

Selain, itu Purnama juga menyinggung soal alokasi anggaran yang minim untuk pendidikan madrasah.

Menurutnya, jika dibandingkan antara anggaran madrasah dengan pendidikan nasional, seperti SD, SMP dan SMA sangat jauh berbeda.

“Pendidikan di madrasah itu mendapat anggaran 14 triliun setiap tahunnya, sementara di Kemendikbud hampir 600 triliun. Ini jelas jauh jomplang nya dengan pendidikan madrasah,” tutur Purnama. (mufit/pojoksatu)