Rivalitas Berulang Demokrat dan PDI Perjuangan Setiap Mau Pilpres, Apa Tujuan Dibaliknya?

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (ist1)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rivalitas berulang Demokrat dan PDI Perjuangan selalu muncul saat mau Pilpres. Seteru puluhan tahun atau sejak SBY hengkang dari Kabinet Megawati demi maju Pilpres 2004.

Terbaru rivalitas kedua partai kembali muncul usai Ketum Demokrat AHY menyindir dengan kalimat tukang gunting pita. Lalu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan politisi lainnya memberi tanggapan.

Melalui konferensi pers virtual Minggu (18/9), Sekjen PDI Perjuangan ini menceritakan pengalaman terkait mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan kader Demokrat yang juga ipar SBY, Agus Hermanto.

Hasto menceritakan kejadian tahun 2009 atau saat SBY berkuasa dan menjabat sebagai presiden RI.


“Tahun 2009 sebenarnya elite PDI Perjuangan dengan PPP, dengan Pak Suryadarma Ali, sebenarnya sudah merencanakan kerja sama, sehingga kami memenuhi syarat-syarat Presidential Threshold,” katanya.

“Tetapi di putaran terakhir, ada penjegalan, sehingga pada akhirnya PDIP bekerja sama dengan Gerindra,” cerita Hasto.

Baca Juga :

Adian PDIP Buktikan Omongan AHY ‘Gunting Pita’ cuma Bualan pakai Data, 3 aja Cukup Bikin Mingkem

Belajar dari kejadian itu, PDI Perjuangan mengaku berkomitmen dan menegaskan agar semua pihak jangan ada upaya jegal-menjegal dengan cara demikian dalam berpolitik.

Nah, yang terjadi saat ini, sebuah parpol tak berhasil mengajak parpol lain untuk bekerja sama mengajukan calon, namun membungkusnya seakan-akan ada upaya penjegalan.

Menurut Sekjen PDI Perjuangan ini, Demokrat seakan mencari-cari alasan dengan dalih yang secara fakta otentik tidak dapat dipertangungjawabkan.

“Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan,” jelas Hasto.

Sekjen PDI Perjuangan ini juga menyampaikan bagaimana PDIP pernah membuka diri untuk bekerja sama dengan Demokrat menjelang periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi atau 2019 lalu.

Baca Juga :

AHY: 80 Persen Pembangunan Infrastruktur Dibangun SBY, Harusnya Jokowi Bilang Terima Kasih

Saat itu, berhembus kabar Partai Demokrat ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi periode kedua atau Jokowi-Maruf Amin.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak menolaknya. Bahkan, itu sudah disampaikan langsung oleh elite Demokrat Agus Hermanto.

“Saya sampaikan sikap dari PDI Perjuangan tersebut. ‘Monggo sekiranya Pak Agus Hermanto kalau mau bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi’. Lalu diadakan lobi,” ungkap Hasto.

“Pak SBY memainkan lobi ke Gerindra, ke tempat Pak Jokowi, kemudian tidak mengambil keputusan,” katanya.

“Tiba-tiba Pak SBY berpidato bahwa di dalam kerja sama itu tidak bisa bergabung karena salah satu ketum keberatan. Nah, itu langsung saya bantah,” sambung Hasto lagi.

Bahkan, malam hari jelang pendaftaran ke KPU terkait capres-cawapres 2019, pihaknya mendapatkan info bahwa Demokrat akan bergabung.

Hasto pun langsung melakukan rapat dengan sekjen parpol lainnya.

“Saya tanyakan, ternyata semua enggak sependapat. Karena kerja sama koalisinya sudah cukup menjamin stabilitas pemerintahan itu,” jelas Hasto mengenai kejadian 2019 ini.

“Ada Golkar, PPP dan akhirnya penawaran terakhir itu kita tolak. Sebenarnya tidak gabungnya Demokrat bukan karena ada penjegalan tapi karena strategi yang salah,” jelasnya.

Menurut Hasto, yang terjadi saat ini, sebuah parpol tak berhasil mengajak parpol lain untuk bekerja sama mengajukan calon, namun membungkusnya seakan-akan ada upaya penjegalan.

“Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari parpol, jangan kemudian dikatakan dijegal,” terangnya.

“Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan,” jelas Hasto.

Hasto menilai, bahwa tuduhan SBY soal jegal-menjegal itu merupakan bagian dari strategi playing victim yang dimainkan SBY sejak lama.

“Tapi strategi itu kan sudah kuno dan enggak perlu bicara skenario victim lah, naikan elektoral,” tukas Hasto.

Sekjen PDIP ini mengatakan, pihaknya tak pernah menghalangi atau menjegal para calon yang hendak maju di Pilpres 2024, termasuk Demokrat.(ikror/pojoksatu)