Penegakan Hukum Dinilai Sangat Buruk Imbas Kasus Ferdy Sambo, Angkanya Sampai 43 Persen

Ferdy Sambo dan Brigadir Joshua (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penegakan hukum Indonesia dinilai sangat buruk saat ini oleh publik imbas kasus Ferdy Sambo. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis data terbaru.

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis sebanyak 43,8% respondens menilai penegakan hukum Indonesia sangat buruk saat ini.

Penilaian negatif atau sangat buruk ini dipengaruhi kasus Ferdy Sambo yang sudah hampir 3 bulan menghiasi layar publik.

“Yang mengatakan buruk atau sangat buruk 43,8% dan yang mengatakan baik atau sangat baik 25,1%,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, saat memberi penjelasan di YouTube Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/9/2022).


Burhanuddin mengatakan, salah satu faktor memburuknya evaluasi publik terhadap penegakan hukum terkait penanganan kasus Ferdy Sambo oleh Polri.

Baca Juga :

Brigjen Ngaku Diperas Rp2,5 M oleh Ferdy Sambo, Kamaruddin Sampai Dipanggil Komandan, Ini Sebabnya

“Terutama sejak isu Sambo. Dalam beberapa waktu belakangan kan isu yang meledak di media itu isu yang tidak sesuai dengan ekspektasi publik, karena yang muncul kan isu pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Brigadir J,” katanya.

“Isu itu bertentangan dengan keyakinan publik. Makanya kemudian isu tadi kembali menurunkan persepsi publik terhadap penegakan hukum nasional,” katanya lagi.

Burhanuddin memaparkan, berdasarkan survei Indikator Politik pada 25-31 Agustus sebanyak 37,4% responden yang menilai kondisi penegakan hukum buruk.

Angka ini kemudian meningkat pada survei 5-10 September 2022 sebanyak 43,8% responden menilai penegakan hukum buruk.

“Ada tren perburukan evaluasi publik terhadap penegakan hukum nasional. Lagi-lagi dalam konteks ini persepsi ya, ini data persepsi,” jelasnya.

“Tapi, dalam politik persepsi sering kali lebih penting ketimbang fakta itu sendiri,” ungkapnya lagi.

Baca Juga :

Keluarga Lelah Dipanggil-panggil Polisi, Namun Kasus Brigadir Joshua Masih Mutar-mutar 3 Bulan

Survei ini dilakukan pada tanggal 5-10 September 2022 atau dilakukan 2 hari setelah kenaikan harga BBM diumumkan oleh pemerintah.

Metode survei adalah WNI berusia 17 Tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon.

Diketahui, survei Indikator Politik dilakukan dengan pemilihan sampel melalui random digit dialing (RDD) atau secara acak nomor telepon. Sebanyak 1.215 responden dipilih melalui secara acak nomor telepon.

Sementara margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara responden dilakukan lewat telepon. (ikror/pojoksatu)