Usai PDI Perjuangan, PPP Ikut Bantah Kondisikan Pilpres 2024 Bakal Diikuti 2 Calon Presiden

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA— Partai Persatuan Pembangunan (PPP) buka suara soal tudingan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Pilpres 2024 bakal dikondisikan diikuti 2 capres-cawapres saja.

Politisi PPP Achmad Baidowi memastikan tidak ada upaya dari koalisi Jokowi – Maruf Amin mengkondisikan Pilpres 2024 hanya diikuti 2 pasangan capres-cawapres saja.

Apalagi PPP dan koalisi Jokowi-MA hendak mengupayakan penjegalan pada satu figur yang akan bertarung sebagai calon presiden atau calon wakil.

“Tidak ada sejauh ini upaya-upaya dari koalisi pemerintah untuk menjegal seseorang. Kalau menjegal itu indikasinya apa?,” kata Politisi PPP Achmad Baidowi, Sabtu (17/9).


Menurut Awiek—sapaan akrabnya, semua orang berhak mencalonkan diri maju sebagai capres dan cawapres.

Baca Juga :

SBY Cium Pilpres Bakal Curang, Langsung Disambar PDI Perjuangan : Pak SBY Bertanggung Jawab

Tetapi, hak itu harus mendapat dukungan partai politik sebagai pemegang hak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Hak mengusulkan pasangan calon itu ada di partai politik, kalaupun ada jegal menjegal ya tanya ke partai politiknya,” tegasnya.

“Parpol yang mau mengusung sudah cukup koalisi belum,” terang politisi PPP yang baru punya ketua baru ini.

“Kalau parpolnya tidak cukup bangunan koalisinya ya jangan disamaratakan, jangan seolah ada penjegalan,” sindirnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto langsung mengungkit Pemilu 2009 yang disebutnya sangat curang usai SBY mengaku melihat tanda-tanda Pilpres 2024 bakal tidak jujur dan tidak adil.

Pernyataan SBY soal Pilpres 2024 bakal curang ini pun langsung direspon serius oleh Hasto Kristiyanto.

“Mohon maaf, Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi,” kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (17/9).

“Dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab,” katanya lagi.

Disebutkan Sekjen PDI Perjuangan ini, pada era SBY atau Pemilu 2009 itulah terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilu.

“Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat massif. Salah satu buktinya ada di Pacitan,” ujarnya.

Selain itu, tuding Hasto, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral.

“Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY,” kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto lagi. (ikror/pojoksatu)