Soal Pemilihan Dirjen Baru, Presiden Jokowi Diminta Sebaiknya Pilih dari Internal Imigrasi Sendiri

Presiden Joko Widodo

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pemilihan Dirjen Imigrasi masih menjadi persoalan. Pasalnya menjadi Dirjen Imigrasi harus betul-betul orang mempunyai latar belakang keimigrasian.

Karena itu Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly diminta segera memilih pejabat imigrasi yang memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini disampaikan oleh Mantan Atase Imigrasi/Konsul pada KBRI di Malaysia Taswem Tarib saat dihubungi wartawan, Jumat (16/9/2022).

“Saya sangat pahami Presiden Jokowi marah-marah atas kinerja pimpinan Imigrasi. Kenapa? Itu karena pucuk pimpinannya bukan orang dalam, bukan orang yang memahami teknis keimigrasian, tidak pernah mengikuti pendidikan teknis keimigrasian. Jadi, sudah saatnya Presiden Jokowi menempatkan pejabat ASN imigrasi di pucuk pimpinan Imigrasi,” kata Taswem


Menurut Taswem, imigrasi bukanlah theory science sehingga tidak dibuka program studi-nya di universitas manapun di Indonesia tentang prodi keimigrasian.

Sebab menjadi petugas imigrasi merupakan penjaga kedaulatan negara di pintu masuk setiap Provinsi di Indonesia.

“Pejabat dan petugas imigrasi adalah penjaga kedaulatan negara di pintu masuk. Mereka menjalankan empat fungsi sekaligus, yakni pelayanan imigrasi, aparat security negara khususnya di pintu masuk, penegak hukum dan fasilitator pembangunan,” ujarnya.

“Ini diperoleh dalam pendidikan teknis keimigrasian di Poltekim dan pengalaman di lapangan sehingga aneh kalau  Dirjen atau pimpinan Imigrasi tiba-tiba dipegang oleh orang luar yang minim pengetahuan dan kemampuan teknis,” jelas Taswem.

Selain itu, Mantan Kankanwil Kemenkumham DKI ini menuturkan,  banyak pejabat ASN imigrasi yang memiliki kemampuan managerial untuk memimpin imigrasi lebih baik kedepannya.

Apalagi, kata Taswem, rata-rata petugas imigrasi juga termasuk penyidik yang keberadaannya setara dengan penyidik Polri.

“Nah, dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 (tentang Keimigrasian) menyatakan dengan tegas pejabat imigrasi sebagai penyidik berhak menangkap, menahan dan menyita segala macamnya dan langsung  mengajukan kepada penuntut umum, bukan kepada Polri,” ujarnya.

BACA : UU Pemasyarakatan Disahkan DPR, Yasonna Laoly Optimis Keadilan Restoratif Terwujud

“Jadi saya perlu ingatkan lagi, imigrasi adalah organisasi teknis kementerian atau Menteri sehingga Dirjen haruslah orang yang paham teknis keimigrasian,” terang Taswem.

Tak hanya itu, kata dia, menjadi Dirjen Imigarasi juga telah diatar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diperbarui menjadi PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN.

Di mana jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya untuk posisi Dirjen harus memiliki pengalaman kurang lebih 7 tahun di bidang pekerjaan yang akan dipimpinnya.

Kemudian syarat lain yaitu memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV dan memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

“Seharusnya, calon Dirjen Imigrasi yang sedang diproses saat ini, yang tidak punya pengalaman di keimigrasian minimal 7 tahun secara komulatif, sudah gugur sejak awal,” pungkas Taswem.

Seperti dketahui, belakangan ini Plt Dirjen Imigrasi Kemekumhan Widodo Ekatjahjana mendapat sorotan karena disentil Presiden Jokowi yang mengakui mendapat banyak laporan jelek mengenai kinerja layanan Imigrasi.

Terutama terkait visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Jokowi lantas meminta Imigrasi berubah total atau semua pejabatnya diganti.

“Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, Imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol,” kata Jokowi di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9/2022). (firdausi/pojoksatu)