Lolos di Polda, 4 Pejabat Sumedang jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Jalan oleh Kejaksaan

Kejari Sumedang I Wayan Riana

POJOKSATU.id, SUMEDANG – Setelah sebelumnya lolos dari Polda Jabar karena tak ada kerugian negara, 4 pejabat Pemkab Sumedang malah dijadikan tersangka di Kejaksaan Negeri Sumedang.

Keempat pejabat Kabupaten Sumedang itu jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Keboncau-Kudangwangi pada Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2019.

Keempatnya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejadi Sumedang pada Selasa 13 September 2022, malam.

Empat pejabat tersebut menyusul dua orang lainnya yang sudah lebih dulu jadi tersangka, yakni AD dan HH.


Keempat pejabat itu yakni DR (Kadis PUTR), HB (Kasi Perencanaan dan Evaluasi pada Bidang Bina Marga Dinas PUTR), BR (mantan Ketua Pokja Pemilihan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dan US (pelaksana proyek sekaligus peminjam bendera PT MMS, perusahaan yang menjadi penyedia pada proyek tersebut).

Kajari Sumedang, I Wayan Riana mengatakan, penetapan tersangka didasarkan hasil pemeriksaan dan sejumlah bukti cukup adanya dugaan penyalahgunaan anggaran.

BACA: Tiga Kurir Narkoba Diciduk Polres Sumedang, Begini Pengakuan Pelaku

“Saat ini keempat tersangka dilakukan penahanan di Lapas Kelas IIB Sumedang,” ujar Riana, Rabu 14 September 2022.

Akan tetapi, untuk tersangka DR belum ditahan karena alasan kesehatan.

“Semua tersangka akan menjalani menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 13 September 2022 tadi malam,” terangnya.

Riyana menjelaskan, penetapan empat tersangka baru itu merupakan pengembangan perkara sebelumnya.

“Untuk kerugian keuangan negara dalam kasus ini sekitar Rp3 Miliar,” paparnya.

BACA: Rombongan Bus SD Sayang Jatinangor Sumedang Masuk Jurang, Polisi : Kondisi Jalan Menurun, Aspal Basah dan Minim Penerangan

Atas perbuatannya, keempatnya dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Riyana juga menjelaskan kenapa kasus tersebut memakan waktu sampai hampir dua tahun.

“Penetapan yang dua tersangka pada bulan Maret 2022. Kita menunggu perhitungan BPK RI dan saat ini final,” jelasnya. (Arief Pratama/pojoksatu)