Putri Candrawati Tak Kunjung Ditahan, Pengacara Nyentrik Ini Sampai Ngadu ke Mahfud dan Jokowi

Deolipa Yumara minta Putri Candrawati ditahan (ist1)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengacara bergaya nyentrik Deolipa Yumara sampai mengadu ke Presiden Jokowi dan Menko Mahfud MD karena Putri Candrawati yang tak kunjung ditahan.

Putri Candrawati yang sudah lama ditetapkan tersangka pembunuhan Brigadir Joshua ini tak kunjung ditahan Bareskrim Polri atau Timsus Polri.

Melihat adanya diskriminasi hukum pada Putri Candrawati tak kunjung ditahan ini, mantan pengacara Bharada Eliezer, Deolipa Yumara, sampai mengadu ke Jokowi dan Mahfud MD.

Desakan penahanan Putri Candrawati diberikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit melalui surat yang ditulis oleh pengacara bergaya nyentrik Deolipa Yumara.


Selain kepada Kapolri, surat yang ditulis Deolipa ini juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Baca Juga :

Daftar Loyalis Sambo yang Sudah Dipecat Polri, Ternyata Sudah Empat Orang, Ada Bakal Menyusul

Berikut isi surat lengkap Deolipa Yumara yang meminta penahanan Putri Candrawati ini :

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), sebagai pertimbangan dalam memimpin lembaga penegak hukum yang sangat dicintai seluruh rakyat Indonesia, terkhusus dalam penanganan perkara pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J. Hal-hal yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perkembangan penyidikan terhadap kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J, ajudan eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo telah sampai pada tahapan penetapan tersangka. Sangkaan pasal pidana yang di kenakan kepada para tersangka adalah pasal 338, pasal 340 jo pasal 55 dan 56 KUH Pidana;

2. Bahwa sesuai hukum acara pidana, penanganan status tersangka terhadap tersangka yang dikenakan pasal pasal 340, pasal 338 jo pasal 55 dan 56 KUH Pidana, seharusnya diikuti dengan penahanan terhadap para tersangka (vide pasal 21 ayat (1),(4) KUHAP);

3. Bahwa namun demikian, hanya beberapa tersangka yang kemudian ditahan oleh kepolisian, sedangkan Tersangka Putri Candrawathi tidak ditahan. Keadaan demikian jelas merupakan pelanggaran terhadap KUHAP.

Keadaan tidak ditahannya Tersangka Putri Candrawathi adalah tindakan diskriminatif dan melanggar ketentuan KUHAP, mengingat dalam kasus hukum lain, para tersangka adalah pasal 338, pasal 340 jo pasal 55 dan56 KUH Pidana;

4. Bahwa sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap institusi kepolisian yang bapak pimpin, melalui surat ini, kami mendesak agar bapak segera memberhentikan beberapa pejabat kepolisian yang berwenang dan bertugas dalam penanganan kasus tersebut.

Baca Juga :

Eks Danjen Kopassus Heran Melihat Kasus Sambo, Presiden Ngomong 4 Kali Kenapa Gak Dikerjakan

Pejabat yang kami maksud adalah, Kabareskrim Mabes POLRI dan Dir Tipidum Mabes POLRI. Kedua pejabat kepolisian ini dalam jabatannya masing-masing telah melukai perasaan keadilan rakyat karena jelas dan nyata melanggar perintah KUHAP,

5. Bahwa permintaan yang kami ajukan ini semata demi memperbaiki dan menjaga nama kepolisian yang saat ini sedang dalam sorotan segenap rakyat Indonesia.

Alangkah bijaknya bapak jika ketegasan dalam penerapan hukum (KUHAP) dan PERKAP Kepolisian tentang penyidikan, bapak tunjukkan dengan memberhentikan pejabat struktural kepolisian yang mencoba bermain-main dengan peraturan hukum yang telah jelas diatur dan selama ini diterapkan.

Sebab saat ini, seluruh rakyat Indonesia berpandangan bahwa penyidikan kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat alias Brigadir J kemudian menjadi terang seperti saat ini juga adalah semata karenan desakan publik;

6. Bahwa kami yakin bahwa rakyat Indonesia berada dibelakang Bapak jika Bapak secara tegas mau memenuhi permintaan kami memberhentikan Kabareskrim Mabes Polri dan Dir Tipidum Mabes Polri.

Sebab, hukum hanya akan bisa ditegakkan jika pejabat penegak hukum tidak berkompromi dan mempermainkan aturan yang telah jelas berlaku. Kami percaya bahwa kepastian hukum adalah prinsip yang juga bapak utamakan dalam menjalankan tugas memimpin institusi kepolisian.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Salam hormat dan cinta kepolisian dari kami seluruh rakyat Indonesia.

Surat pengacara bergaya nyentrik Deolipa Yumara ini ditembuskan ke Presiden Jokowi, Menko Polhukam Mahfud MD, seluruh rakyat Indonesia dan media.

Surat ini salah satu poinnya soal Putri Candrawati yang tak kunjung ditahan polisi. (ikror/pojoksatu)