Jokowi Didesak Turunkan Harga BBM, HMI : Jangan Bikin Kebijakan Ngawur, Potong Aja Gaji Pejabat

HMI desak Jokowi Turunkan harga BBM

POJOKSATU.id, JAKARTA- Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan HMI cabang Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga BBM subsidi.

Menurut salah satu aksi orator bernama Malik Moka, kenaikan harga BBM subsidi sangat membebankan ekonomi masyarakat.

Terlebih lagi, masyarakat yang masih mempunyai penghasilan di bawah rata-rata.

“Pemerintah harus memikirkan kondisi rakyat. Jika BBM subsidi dinaikkan, maka ekonomi rakyat akan tambah sulit. Rakyat menderita,” teriaknya di atas mobil komando di depan Gedung DPR RI, Selasa (6/9/2022).


Ia menilai kebijakan pemerintah mencabut subsidi BBM itu sangat tidak etis melihat kondisi ekonomi masyarakat.

“Kebijakan pemerintah ngawur,” ucapnya.

BACA : Aksi Protes Mahasiswa Tolak Kenaikan BBM di Depan DPRD Kota Bekasi, Semua Kendaraan Dialihkan

Malik meminta Presiden Jokowi daripada mencabut subsidi BBM untuk masyarakat, lebih baik memotong gaji para pejabat negara.

“Lebih baik gaji para pejabat dipotong, itu lebih masuk akal daripada harga BBM,” ujarnya.

Malik mengatakan, bahwa rakyat tertatih-tatih hampir selama dua tahun akibat Pandemi Covid-19. Namun, pemerintah kembali menambah penderitaan dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

“Bayangkan, rakyat selama dua tahun lebih hidup susah, ekonomi tertekan karena Covid-19, ternyata penderitaan rakyat tidak berhenti sampai disitu,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga BBM subsidi.

Ia mengatakan jika pemerintah tidak menurunkan harga BBM, maka mereka akan melakukan aksi lanjutan.

Hal tersebut disampaikan Said di depan gerbang utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/202).

“Tolak kenaikan harga BBM. Kita minta pemerintah mendengar tuntutan aksi kita. Karenanya kita akan melakukan aksi lanjutan,” ujarnya.

Selain itu, Said juga mendesak seluruh gubernur di seluruh Indonesia bersikap terhadap penaikan BBM.

Para kepala daerah diminta mengirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menurunkan harga BBM.

“Tujuannya adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR agar membatalkan kenaikan harga BBM,” ucapnya. (mufit/pojoksatu)