Politisi Partai Demokrat Kritik Pemerintah Terkait Harga BBM, Lagi-lagi Rakyat yang Menanggung Beban

Pengisian BBM bersubsidi. (Foto: Dok. Pertamina)

POJOKSATU.id, JAKARTA- Politisi Partai Demokrat Sartono Hutomo mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM subsidi.

Pasalnya, kenaikan harga BBM, pertalite, pertamax dan solar bukan tidak mungkin akan membebani ekonomi masyarakat.

“Mempengaruhi masyarakat karena mereka akan mulai menahan belanjanya. Kan kasihan rakyat,” kata Sartono dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id, Sabtu (3/9/2022).

Ia menilai pemerintah seolah-olah tidak memikirkan kondisi masyarakat dengan tiba-tiba menaikkan harga BBM.


Anggota Komisi VII DPR RI itu juga menyebutkan waktu kenaikan harga BBM sangat tidak tepat.

“Biasanya kenaikan harga BBM dilakukan di pergantian hari untuk mempermudahkan adaptasi dari kenaikan harga. Ini di siang hari mendadak,” ujarnya.

BACA : Tarif BBM Naik Dratis, Warga Bandung Tagih Janji Jokowi Soal Keberpihakan untuk Rakyat

Ia mengatakan, bahwa hal tersebut mengganggu kegiatan masyarakat karena harga BBM tiba-tiba dinaikkan.

“Ini mengganggu kegiatan masyarakat. Terutama yang bergerak di bidang transportasi, seperti tukang angkot dan supir truk.

“Bayangkan rakyat kecil seperti angkot, supir truk dan lain-lain yang ditengah perjalanan harus menyesuaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menaikkan harga tiga jenis bahan bakar minyak (BBM) yakni pertalite, solar, dan pertamax per Sabtu (3/9/2022).

Presiden Joko Widodo beralasan, kenaikan ini tak lepas dari kenaikan harga minyak dunia dan membengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi BBM.

“Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia,” kata Jokowi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN,” tuturnya.

Jokowi mengungkapkan, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun.

Angka ini diprediksi masih akan terus mengalami kenaikan.

Selain itu, kata dia, 70 persen subsidi BBM justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang memiliki mobil pribadi.

Padahal, uang negara itu seharusnya diprioritaskan untuk memberikan subsidi ke masyarakat kurang mampu.

BACA : Pemerintah Resmi Naikan Harga BBM, Era Kepemimpinan Jokowi dan SBY Langsung Jadi Perbandingan

“Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit,” ujar Jokowi.

“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” tuturnya.

Dengan naiknya harga BBM ini, kata Jokowi, sebagian anggaran subsidi akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” terangnya.(mufit/pojoksatu)