Hastag Tuntut Kominfo Trending Topic Gara-gara 1,3 M Data Pribadi dari SIM Card Bocor dan Dijual di Internet

1,3 miliar data pribadi dari SIM Card bocor. Foto ilustrasi (dok Jawapos)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Sebanyak 1,3 miliar data pribadi dari SIM Card bocor dan dijual dengan harga fantastis di internet. Hal itu membuat warganet ramai-ramai tuntut Kominfo.

Hastag #TuntutKominfo pun menggema di media sosial Twitter sejak Kamis, 2 September 2022.

Hastag #TuntutKominfo jadi trending topic di Twitter pada Sabtu pagi, 3 September 2022.

Sebanyak 1.805 cuitan membicarakan tentang kebocoran data 1,3 miliar dengan menyertakan hastag #TuntutKominfo.


Warganet menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harus bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi di internet.

BACA : Pendataan Tenaga Non ASN Sampai 31 Oktober 2022, Bukan Acuan Pengangkatan P3K

Terlebih, beredar isu yang menyebut data tersebut bersumber dari Kominfo.

Data itu kemudian dijual di internet dengan harga Rp742 juta.

Tak hanya itu, penjual data juga memberikan 2 juta data pribadi secara gratis sebagai sampel.

“Pelaku juga membagikan sampel gratis sebanyak 2 juta data,” kata akun @secgron.

Informasi yang beredar menyebut data pribadi itu diperoleh dari nomor telepon seluler milik masyarakat dan diperjualbelikan oleh hacker di forum gelap.

BACA : Update Data dan Fakta Kecelakaan di Depan SDN Kota Baru Bekasi, Korban Bertambah Jadi 33

Temuan ini cukup meresahkan masyarakat, karena data pribadi tersebut rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kementerian Kominfo telah merespons temuan tersebut dengan menelusuri dugaan kebocoran data yang menghebohkan itu.

Menteri Kominfo Johnny G Plate membantah 1,3 miliar data bocor itu berasal dari Kominfo.

“Bagaimana kita beri pendapat, audit aja belum, yang pasti bahwa data itu tidak ada di Kominfo,” ucap Johny, Kamis (1/9).

Meskipun begitu, Johny mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan audit dan menelusuri data-data yang bocor tersebut.

“Atas mandat perundang-undangan, Dirjen Aplikasi Informatika harus melakukan audit dan riset data itu sebenarnya apa,” tegas Johny. (rifky/pojoksatu)