Hapus Rekaman CCTV Pembunuhan Brigadir Joshua, Kompol Chuck Putranto Resmi Dipecat, Nasibnya Berakhir Tragis

ilustrasi polisi

POJOKSATU.id, JAKARTA- Usai Ferdy Sambo diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH), kali ini Kompol Chuk Putranto alias CP yang merupakan tersangka kasus dugaan menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua juga dipecat dari Polri.

PTDH dijatuhkan kepada tersangka Kompol Chuck Putranto karena yang bersangkutan terbukti terlibat Obstruction of Justice baik secara etik maupun pidana.

Kompol Chuck Putranto juga diketahui diduga telah menghapus barang bukti berupa rekaman CCTV di lokasi kejadian penembakan Brigadir Joshua atau rumah dinas Kadiv Propam Duren Tiga.

“Putusan sidang etik, Kompol Chuck Putranto Di PTDH dari anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo di Bareskrim Polri di Jakarta Selatan, Jumat (2/9/2022).


Ulah Kompol Chuck Putranto juga, kata Dedi, termasuk merupakan perbuatan tercela. Atas ulahnya itulah tersangka juga dijatuhkan sanksi etika dan sanksi administrasi.

Dengan dua sanksi itu, Kompol Chuck Putranto ditempatkan di tempat khusus selama 24 hari dari 5 sampai 29 Agustus 2022 lalu.

“Perbuatan Kompol Chuck Putranto perbuatan tercela,” ujarnya.

Selain itu, kata Dedi, dengan di PTDH nya Kompol Chuck Putranto maka tersangka akan mengajukan banding.

BACA : Komnas HAM Tetap Ngotot Ada Pelecehan Seksual Putri Chandrawathi, Jelas-jelas di Rekonstruksi Gak Ada, Mau Drama Apalagi ?

“Dari putusan ini tersangka akan mengajukan banding,” ujarnya.

Sebelumnya, Majelis sidang kode etik profesi Polri juga memutuskan Ferdy Sambo diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) lantaran melanggar kode etik Polri terkait penyidikan kasus tewasnya Brigadir Joshua.

Dalam sidang yang berlangsung 18 jam itu, juga memutuskan secara kolektif kolegial menjatuhkan sanksi administratif kepada Ferdy Sambo berupa penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

Sidang etik ini, diketahui dipimpin langsung Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Ahmad Dofiri, yang dihadiri oleh anggota komisi yang terdiri dari Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Agung Budi, kemudian Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahar Diantono, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Irjen Pol Yazid Fanani, dan Analis Kebijakan Utama bidang Sabhara Baharkam Polri Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja.(firdausi/pojoksatu)