Kabar Baik, Pimpinan DPR Respon Usulan Pembuntukan Pansus Honorer

Dede Yusuf Macan Effendi, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

POJOKSATU.ID, JAKARTA – Rencana pembentukan Pansus Honorer yang diusulkan Komisi X DPR RI mendapat respon posifitf dari pimpinan DPR RI.

Pembentukan Pansus Honorer dianggap sebagai salah satu langkah kongkret untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non ASN.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf mengatakan, pimpinan DPR sudah menerima surat usulan pembentukan Pansus Honorer yang diajukan Komisi X.

“Sudah diterima sama pimpinan (DPR RI),” ujar Dede Yusuf dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (31/8/2022).


Bahkan, lanjut mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu, pimpinan DPR sudah mengagendakan rapat lintas komisi.

Hal tersebut tidak lain untuk membahas usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang diusulkan oleh organisasi dan forum tenaga honorer.

“Dan katanya segera kami akan diterima Pimpinan DPR,” kata Dede Yusuf.

BACA : Dedi Mulyadi Tidak Setuju Bila Tenaga Honorer Dihapus, Pelayanan Publik Bakal Ambruk

Namun, politisi Partai Demokrat itu belum bisa memastikan kapan agenda rapat lintas komisi gabungan akan dilaksanakan.

Pimpinan DPR, kata Dede Yusuf, belum menentukan jadwal pastinya.

Yang jelas, tambah Dede Yusuf, pimpinan DPR sudah menerima surat dari Komisi X dan akan segera melakukan rapat gabungan komisi untuk membahas usulan Pansus Honorer.

“Saya ngga tau. Soal jadwal saja. Tapi para Tenaga Ahli (TA) lintas komisi sudah rapat gabungan,” tuturnya.

BACA : 25 Pertanyaan Penting Seputar Pendataan Honorer 2022, Lihat Jawabannya

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan ide pembentukan pansus mencuat saat Komisi X DPR rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim pada 23 Agustus 2022.

Dalam raker tersebut, terungkap lambatnya proses penyelesaian masalah guru honorer lantaran terbentur dengan sejumlah regulasi. Salah satunya soal anggaran gaji.

Berdasar penjelasan dari Menteri Nadiem, kata Huda, Komisi X DPR menyuarakan pembentukan Pansus Honorer agar semua instansi mendukung upaya penyelesaian tenaga non ASN.

“Kami mendorong untuk membentuk Pansus Gabungan lintas komisi DPR RI,” ujar Huda.

BACA : Hasil Pendataan Guru Honorer 2022 Diumumkan Oktober, BKN Ingatkan Jangan Sampai Ada yang Dizalimi

Pansus ini nantinya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek).

Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara.

Selanjutnya, Reformasi Birokrasi (KemenPAN-ARB), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dijelaskan Huda, ada beberapa agenda yang akan dikawal serius oleh Pansus Guru Honorer ini.

Di antaranya memastikan nasib guru yang telah lulus seleksi tapi belum mendapatkan formasi.

Huda memastikan Pansus tersebut tidak akan mengganggu jadwal seleksi P3K 2022 maupun pengangkatan guru lulus passing grade (PG) seleksi PPPK 2021.

“Pansus ini bakal lama pembahasannya, makanya pengangkatan PPPK dari guru lulus passing grade tetap berjalan,” kata Syaiful.

Di tengah usulan pembentukan Pansus Honorer, pemerintah tetap melanjutkan proses pendataan tenaga non ASN yang ditenggat selesai 30 September 2022. (mufit/pojoksatu)