Harga Pertalite dan Solar Naik, MUI Minta Jokowi Jangan Sengsarakan Rakyat

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas. (Dok RMOL)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar jadi sorotan publik. Kenaikan harga Pertalite dan Solar dianggap menyengsarakan rakyat.

Rencananya, harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp10.000 per liter. Sedangkan harga solar naik dari Rp5.150 menjadi Rp 8.500 per liter.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas turut menyikapi rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang kini ramai dibicarakan publik.

Menurut Anwar, kenaikan harga Pertalite dan Solar bertentangan dengan konstitusi, yakni UUD 1945 Pasal 33 dan 34.


Pasal tersebut berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara”.

“Jadi konstitusi kita sudah memberikan amanat yang jelas di mana kalau pemerintah akan membuat kebijakan, maka jangan membuat kebijakan yang akan menyusahkan atau menyengsarakan rakyat,” tegas Anwar Abbas dalam keterangannya, dilansir RMOL, Sabtu (27/8).

BACA : Harga BBM Naik, Dahlan Iskan : Taruhannya 20 Juta Rakyat Miskin yang ‘Mendewakan’ Jokowi

Pemerintah, kata Anwar Abbas, seharusnya menelurkan kebijakan yang bisa membuat kehidupan rakyat menjadi lebih baik dan sejahtera.

Untuk itu, menyangkut masalah harga BBM subsidi menunjukkan watak asli pemerintah.

Hanya saja, di dalam Islam, ada satu kaidah yang sangat dikenal yaitu “thasarruful imam ‘alar ro’iyyati manuthun bilmashlahah”.

Artinya, setiap kebijakan dan tindakan yang dibuat oleh imam atau pemerintah haruslah diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan.

“Pertanyaannya apakah dengan menaikkan harga Pertalite dan Solar tersebut memang akan bisa menciptakan kemashlahatan di tengah-tengah masyarakat atau tidak?” tegas Ketua PP Muhammadiyah ini.

BACA : Harga BBM Naik, Segini Harga Pertalite dan Solar di Bogor

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan soal perbedaan antara harga keekonomian Pertalite maupun Solar dan harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah.

Menurut Sri Mulyani, yang menjadi patokan adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 100 per barel. Padahal saat ini harga tersebut telah merangkak naik ke USD 105 per barel seiring dengan situasi geopolitik dan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS.

Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (25/8)

Ia menyebut, saat ini harga jual eceran Pertalite sebesar Rp 7.650 per liter. Padahal, dengan asumsi ICP USD 100 per barel dan kurs 14.450 per dollar AS, maka seharusnya harga keekonomian Pertalite sebesar Rp 14.450 per liter.

“Selisih sebesar sekitar Rp 6.800 per liter itu yang kemudian dibayarkan oleh pemerintah kepada Pertamina sebagai kompensasi,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, menurut Sri Mulyani, harga keekonomian solar sebenarnya Rp 13.950 per liter. Ini adalah harga dengan asumsi ICP USD 100 per barel dan nilai tukar 14.450 per dollar AS.

Sedangkan harga solar subsidi saat ini Rp 5.150 per liter.

“Jadi bedanya antara harga sebenarnya dengan harga berlaku itu Rp 8.800 per liter,” ujar Sri Mulyani. (rifky/pojoksatu)