Data Honorer Membengkak, Kemenpan RB Minta Pemda Jangan Tambah Lagi

Alex Denni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB menyebut data honorer membengkak.
Alex Denni, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB menyebut data honorer membengkak. (Dok Menpan.go.id)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan data honorer membengkak. Karena itu, Kemenpan RB minta pemda jangan lagi tambah data honorer.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Denni mengatakan data honorer yang membengkak adalah pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang harus diselesaikan.

Hal itu dikatakan Alex Denni dalam sosialisasi pendataan honorer 2022 yang diikuti 1.000 orang lebih dari instansi pusat dan instansi daerah, Rabu 24 Agusustus 2022.

Alex Denni mengatakan, sejak tahun 2005, instansi pusat maupun pemerintah daerah sudah diingatkan untuk tidak menambah tenaga honorer.


“Tahun 2005 sudah dilakukan pendataan dan sejak itu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sudah dilarang mengangkat tenaga honorer,” tegas Alex.

BACA : Tenaga Honorer Didata 2022 tapi Dihapus 2023, Kemenpan RB : Kau yang Memulai Kau yang Mengakhiri

Waktu itu, pemerintah melakukan pengangkatan besar-besaran honorer menjadi PNS tanpa tes.

“Kalau kita ingat awal 2006 waktu itu diangkat tenaga honorer tanpa tes lebih dari 800 ribu orang dari 900-an ribu yang terdata,” ucapnya.

Pengangkatan honorer menjadi PNS secara besar-besaran merupakan solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer.

Sayangnya, dari tahun ke tahun, PPK masih terus melakukan pengangkatan honorer hingga jumlahnya membengkak lagi.

BACA : 8 Jenis Honorer Tak Masuk Pendataan Non ASN, Sopir dan Petugas Kebersihan Gigit Jari

Padahal, pada 2006, honorer yang terdata sisa 100.000 lebih.

“Jadi, ini langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non ASN atau tenaga honorer, sejak 2006,” kata Alex.

Pemerintah kemudian melakukan pendataan lagi karena dikhawatirkan ada tenaga non ASN yang belum terdata.

“Masih ada sisa kawan-kawan (honorer) yang tercecer waktu itu, kemudian didata ulang,” katanya.

“Begitu didata ulang, 6 tahun kemudian datanya membengkak menjadi 600-an ribu lagi,” tambah Alex.

BACA : BKN Bagikan Link Pendataan Tenaga Non ASN, Honorer Wajib Bikin Akun

Datanya membengkak menjadi 11 kali lipat. Namun pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara, Kemenpan RB dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbu) tetap melakukan seleksi ASN untuk mengakomodir honorer jadi ASN.

“Diberikan kesempatan untuk kawan-kawan ini (honrer) mengikuti seleksi dari tahun ke tahun, itu dilakukan,” jelas Alex.

“Sudah lebih dari 1 juta tenaga honorer itu kemudian diangkat menjadi PNS ataupun P3K sejak tahun itu,” sambungnya.

Untuk merapihkan data honorer di seluruh Indonesia, pemerintah kembali melakukan pendataan non ASN 2022.

Aplikasi pendataan honorer sudah resmi diluncurkan oleh BKN. pemda melalui BKD tinggal menginput data honorer ke dalam aplikasi tersebut.

Alex meminta agar data honorer tidak ditambah lagi. Sebab, tahun 2023 mendatang, sudah tidak ada pegawai di instansi pemerintah berstatus honorer.

“Dimohon pendataan ini jangan ditambah-tambahin lagi. Ini sudah berat, jangan ditambah-tambahin lagi,” tegas Alex.

Alex juga mengingatkan kepada instansi pusat maupun pemda untuk tidak memberikan janji-janji manis kepada para tenaga honorer.

Ia menegaskan, pendataan non ASN 2022 bukan untuk mengangkat mereka sebagai ASN, baik PNS maupun PPPK 2022.

“Tolong kawan-kawan bisa memahami ini. Jangan ada iming-iming, janji-janji yang tidak mungkin bisa kita penuhi,” tandas Alex Denni. (rifky/pojoksatu)