8 Jenis Honorer Tak Masuk Pendataan Non ASN, Sopir dan Petugas Kebersihan Gigit Jari

Pendataan non ASN tidak jadi acuan pengangkatan honorer jadi PPPK 2022
Pendataan non ASN tidak jadi acuan pengangkatan honorer jadi PPPK 2022.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah sedang fokus melakukan pendataan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun tidak semua jenis honorer masuk dalam pendataan non ASN 2022.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meluncurkan aplikasi pendataan non ASN pada 24 Agustus.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengatakan hanya dua kelompok honorer yang didata.

Pertama, tenaga honorer kategori (K2) yang terdaftar dalam database BKN.


Kedua, pegawai non-ASN atau honorer yang bekerja di instansi pemerintah.

BACA : Honorer Boleh Isi Pengalaman Kerja di Portal Pendataan Non ASN, Ini Syaratnya

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengatakan, dua kelompok itu harus memenuhi ketentuan.

“Jadi, hanya dua kelompok yang masuk aplikasi pendataan,” ujar Suharmen, dikutip Pojoksatuid dari JPNN.com, Kamis (25/8).

Ia menyebut kelompok honorer tersebut harus memenuhi empat ketentuan lainnya, yaitu:

❑ Mendapatkan honorarium atau upah dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Ketentuan tersebut di atas, tidak berlaku bagi tenaga honorer yang mendapat honorarium melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.

BACA : BKN Bagikan Link Pendataan Tenaga Non ASN, Honorer Wajib Bikin Akun

❑ Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.

❑ Telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021.

❑ Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021.

Ketentuan itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor B/ISII IM SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli.

8 Jenis Honorer Tak Didata

Menurut Suharmen, ada 8 jenis honorer yang tidak masuk dalam pendataan tenaga non ASN 2022, yaitu:

1. Pegawai Badan Layanan Umum

2. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah

3. Petugas kebersihan

4. Sopir atau pengemudi

5. Satuan pengaman

6. Bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing (alih daya)

7. Pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN

8. Pegawai dengan SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau pegawai yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBD.

BACA : Benarkah Pendataan Non ASN Acuan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Tanpa Tes? Ini Jawaban Kemenpan RB

Suharmen menegaskan karena tidak masuk jenis honorer yang didata, maka pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan bisa dialihkan menjadi tenaga outsourcing.

“Pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan bukan merupakan tenaga non ASN pada instansi pemerintah,” tandas Suharmen. (rifky/pojoksatu)