Ketua Umum Honorer Soroti Pendataan Non ASN, Beri Masukan Malah Dianggap Sok Pintar

BKN resmi uncurkan aplikasi pendataan honorer 2022
BKN resmi uncurkan aplikasi pendataan honorer 2022. Gambar ilustrasi

POJOKSATU.id, DEPOK – Pemerintah sedang fokus melakukan pendataan non ASN atau honorer jelang pendaftaran PPPK 2022.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah meluncurkan aplikasi pendataan non ASN pada Rabu, 24 Agustus 2022.

Sebelum aplikasi pendataan non ASN diluncurkan, beberapa daerah sudah melakukan pendataan. Data dan dokumen honorer tinggal diinput ke dalam aplikasi.

Ada pula daerah yang hingga kini belum selesai melakukan pendataan, salah satunya Kota Depok, Jawa Barat.


Hingga Senin (22/8), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok belum menerima hasil pendataan honorer dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BACA : Formasi PPPK Depok 2022 Diusulkan 700, Pendataan Honorer Mandek

Padahal, Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor B/I5II/M. SM.01.00/2022 tentang pendataan pegawai non-ASN tertanggal 22 Juli sudah disebar ke setiap dinas.

Kepala BKPSDM Novarita mengatakan, proses pendataan dilakukan masing-masing dinas karena jangka waktunya masih cukup lama.

“Semua masih proses pendataan,” ucap Novarita, dilansir Harian Radar Depok (grup Pojoksatu.id) pada Rabu, 22 Agustus 2022.

BACA : BKN Resmi Luncurkan Aplikasi Pendataan Honorer 2022, Guru Sekolah Swasta Tak Masuk

Ketua Umum Honorer Indonesia Bersatu (HIB), M Nur Rambe mengaku belum mendapatkan informasi pendataan honorer dari Dinas Pendidikan Kota Depok.

“Saya belum dapat kabar dari Disdik untuk hal itu. Tapi saya sudah mendapatkan edaran itu sejak lama,” ujar Rambe.

Menurut Rambe, jika sudah dikeluarkan surat edaran, seharusnya pendataan dilakukan secepatnya.

“Tetapi untuk saat ini belum ada. Biasanya kalau udah mepet waktunya baru mulai pendataan,” ucapnya.

BACA : 193.954 Guru Honorer Jadi PPPK 2022 Tanpa Tes, Ini Info Terbaru dari BKN

Menurut Rambe, pada 2021 jumlah tenaga honorer Kota Depok sekitar 2.000 orang.

Dijelaskan Rambe, pendataan tenaga honorer sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan tujuan untuk akurasi.

“Alasannya memang masuk akal untuk akurasi. Namun jadi aneh kalau sudah jadi database lalu mereka tinggalkan,” kritik Rambe.

Ia heran dengan sikap pemerintah yang kembali melakukan pendataan tenaga honorer dengan alasan siapa tahu ada honorer yang meninggal.

“Saya kadang pusing sama pemerintah pusat, diberi masukan kata mereka kita sok pintar,” tandas Rambe. (rd/rifky/pojoksatu)