Honorer Boleh Isi Pengalaman Kerja di Portal Pendataan Non ASN, Ini Syaratnya

Pendataan honorer bukan untuk mengangkat honorer jadi PPPK tanpa tes
Pendataan honorer bukan untuk mengangkat honorer jadi PPPK tanpa tes. Foto ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah telah membuat portal pendataan non ASN BKN yang bisa diakses oleh tenaga honorer.

Pegawai honorer diwajibkan untuk membuat akun di portal pendataan non ASN BKN dengan alamat website https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/.

Dengan dengan demikian, honorer dapat menyempurnakan data pribadi mereka di portal pendataan non ASN BKN tersebut.

Saat ini, pemerintah sedang fokus untuk melakukan pendataan honorer untuk dilaporkan ke BKN paling lambat 30 September.


Pendataan honorer ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang ditindaklanjuti dengan SE Menpan RB Nomor B/ISII IM SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli.

Dalam PP 49 Tahun 2018 disebutkan, status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 November 2023.

BACA : Benarkah Pendataan Non ASN Acuan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Tanpa Tes? Ini Jawaban Kemenpan RB

Dengan dilakukannya Pendataan Non ASN 2022, pemerintah dapat mengambil langkah strategis untuk perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik CPNS ataupun PPPK.

Aplikasi pendataan honorer telah resmi diluncurkan pada 24 Agustus. Banyak honorer yang sibuk ingin mendaftar di portal pendataan tenaga non ASN.

Agar tidak salah paham, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan detail.

Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen, pengisian data di aplikasi pendataan tenaga non ASN dilakukan oleh BKN.

BACA : BKN Bagikan Link Pendataan Tenaga Non ASN, Honorer Wajib Bikin Akun

Kendati demikian, tenaga non ASN bisa melengkapi data riwayat kerjanya di pendataan tersebut.

“BKD yang mengisi ya. Namun, honorer bisa menambahkan daftar pengalaman kerjanya jika kurang lengkap yang diisikan BKD,” ucap Suharmen, Kamis (25/8).

Suharmen menjelaskan, tujuan dibangunnya portal pendataan non ASN BKN.

Dengan adanya portal tersebut, para tenaga non ASN bisa melakukan konfirmasi keaktifan sebagai tenaga honorer.

Para pegawai honorer atau tenaga non ASN juga bisa melengkapi data, atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator BKD.

“Tenaga non ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya, sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti. Sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN,” ucap Suharmen.

BACA : BKN Resmi Luncurkan Aplikasi Pendataan Honorer 2022, Guru Sekolah Swasta Tak Masuk

Pada prinsipnya, kata Deputi Suharmen, honorer tidak bisa mendaftar sendiri atau meng-input sendiri.

Mereka baru bisa melengkapi data riwayat setelah data utamanya diinput oleh BKD.

“Jadi, tenaga non ASN bukan mendaftar sendiri ya. Itu urusannya BKD,” tegasnya.

Dijelaskan Suharmen, sistem akan membaca data yang sudah diinput oleh BKD, apakah betul ada nama yang bersangkutan.

Kalau ada, baru honorer bisa melanjutkan pemutakhiran data, seperti melengkapi data riwayat.

Ia menegaskan para tenaga honorer wajib membuat akun di portal pendataan tenaga non ASN BKN.

“Honorer login di portal pendataan non-ASN untuk registrasi. Kalau tidak teregistrasi, yang bersangkutan tidak bisa melengkapi data pengalaman kerjanya,” kata Suharmen.

6 Dokumen Pendataan Honorer

Dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor B/ISII IM SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli disebutkan ada 5 dokumen pendataan honorer yang wajib disiapkan.

6 dokumen pendataan honorer itu akan diinput oleh BKD ke aplikasi pendataan non ASN BKN.

Data yang diinput oleh BKD bisa diedit dan disempurkan oleh masing-masing honorer yang telah memiliki akun.

Berikut 6 dokumen yang harus disiapkan untuk diinput ke dalam aplikasi pendataan non ASN:

1. NIK non-ASN atau eks honorer K2.

2. Nomor KK tenaga non-ASN atau eks honorer K2.

3. Nomor peserta eks honorer K2 yang dimiliki pada 2013.

4. Ijazah pendidikan terakhir tenaga non-ASN atau eks honorer K2.

5. SK jabatan dari awal berkerja hingga terakhir.

6. Bukti pembayaran gaji melalui mekanisme langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD instansi daerah. (rifky/pojoksatu)