Cara Input Dokumen di Aplikasi Pendataan BKN, Bukan Diisi Honorer

Cara input dokumen di aplikasi pendataan honorer yang disiapkan BKN. Foto ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menggelar sosialisasi pendataan honorer 2022 dan cara input dokumen di aplikasi BKN, Rabu (24/8).

Sosialisasi pendataan honorer dan cara input dokumen di aplikasi BKN dilaksanakan secara hybrid.

Pelaksanaan sosialisasi pendataan tenaga non ASN diikuti instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Denni menyampaikan, melalui sosialisasi tersebut diharapkan akan ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah.


Alex Denni meminta semua instansi, baik pusat maupun daerah mempercepat proses pemetaan (mapping), validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non ASN.

BACA : BKN Resmi Luncurkan Aplikasi Pendataan Honorer 2022, Guru Sekolah Swasta Tak Masuk

Dalam sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen memaparkan alur proses pendataan honorer.

Suharmen juga menjelaskan cara penggunaan aplikasi pendataan tenaga non ASN yang telah disiapkan oleh BKN.

Kewajiban pendataan honorer merupakan amanat Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor B/ISII IM SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022.

Sayangnya, banyak yang salah tafsir dengan aturan pendataan tenaga non ASN.

BACA : Formasi PPPK Depok 2022 Diusulkan 700, Pendataan Honorer Mandek

Banyak yang menilai input dokumen di aplikasi pendataan BKN dilakukan oleh honorer. Padahal, yang berkewajiban untuk menginput data adalah pemerintah.

Suharmen menjelaskan dalam SE Mennpan RB disebutkan, masing-masing pejabat pembina kepegawaian (PPK) diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN.

Pemerintah pusat melalui Kemenpan RB dan BKN memberikan waktu kepada PPK untuk melakukan pemetaan dan pendataan honorer paling lambat 30 September 2022.

Suharmen menegaskan pengisian data honorer dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Bukan masing-masing tenaga honorer.

“Kalau diserahkan kepada masing-masing tenaga honorer ada potensi data yang disampaikan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Ini pengalaman pendataan honorer beberapa tahun lalu,” ujar Suharmen.

BACA : 193.954 Guru Honorer Jadi PPPK 2022 Tanpa Tes, Ini Info Terbaru dari BKN

Dokumen yang wajib disiapkan honorer untuk diinput oleh BKD yakni KTP, ijazah, kartu keluarga, SK pengangkatan, dan bukti pembayaran gaji atau honorarium.

Menurut Suharman, pengisian data di aplikasi BKM dilakukan oleh BKD agar dokumen yang diinput benar-benar valid.

Karena itu, setiap instansi yang mengajukan data honorer harus melengkapinya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM).

“Data ini akan menjadi database honorer yang baru, karena itu data yang masuk sistem pendataan honorer harus valid,” jelas Suharman.

Suharmen menambahkan, setelah BKD mendata di excel, data-data tersebut tinggal di-import ke sistem aplikasi.

“Saya sudah menyiapkan port data di sistemnya untuk menampung semua data kiriman BKD,” pungkas Suharman. (rifky/pojoksatu)