BKN Bagikan Link Pendataan Tenaga Non ASN, Honorer Wajib Bikin Akun

Cara input dokumen di aplikasi pendataan honorer yang disiapkan BKN. Foto ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) membagikan link pendataan tenaga non ASN pada Rabu (24/08).

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen membagikan link pendataan non ASN dalam acara sosialisasi pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah, kemarin.

Suharman menjelaskan bahwa instansi pemerintah bisa memasukkan data tenaga non ASN pada laman https://pendataan-nonasn.bkn.go.id.

Menurunya, instansi harus melakukan import data dan pengecekan data tenaga non ASN.


Sementara tenaga no -ASN, harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka.

BACA : Cara Input Dokumen di Aplikasi Pendataan BKN, Bukan Diisi Honorer

Suharmen menjelaskan, tujuan dibangunnya portal ini adalah agar tenaga non ASN bisa konfirmasi keaktifan sebagai tenaga honorer.

Para pegawai honorer atau tenaga non ASN juga bisa melengkapi data, atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi.

“Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya, sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti. Sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN,” ucap Suharmen.

BACA : BKN Resmi Luncurkan Aplikasi Pendataan Honorer 2022, Guru Sekolah Swasta Tak Masuk

Proses pendataan dan input data ke dalam link pendataan honorer 2022 akan ditutup pada 30 September mendatang.

Menurut Suharman, setiap instansi wajib mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan pada kanal instansi masing-masing.

Tenaga non-ASN diarahkan untuk memeriksa pengumuman tersebut. Jika tidak terdata, maka dapat mengajukan usulan pendataan.

BACA : 193.954 Guru Honorer Jadi PPPK 2022 Tanpa Tes, Ini Info Terbaru dari BKN

Lebih jauh Suharman menjelaskan, bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pendataan pasca pra-finalisasi, maka dipersilakan bersurat kepada BKN untuk penambahan waktu.

Pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir dan melakukan finalisasi akhir yang menutup semua proses pendataan.

“Adanya mekanisme tambahan ini untuk memastikan bahwa adanya transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKN,” pungkas Suharmen. (rifky/pojoksatu)