Benarkah Pendataan Non ASN Acuan Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Tanpa Tes? Ini Jawaban Kemenpan RB

Pendataan honorer bukan untuk mengangkat honorer jadi PPPK tanpa tes
Pendataan honorer bukan untuk mengangkat honorer jadi PPPK tanpa tes. Foto ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah sedang fokus melakukan pendataan tenaga non ASN atau pegawai honorer 2022.

Pendataan honorer bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pendataan tenaga non ASN paling lambat 30 September 2022.

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Alex Denni mengatakan pendataan ini dilakukan agar adanya kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN.


Alex Denni mengingatkan pendataan honorer bukan bertujuan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi PPPK 2022 tanpa tes.

BACA : BKN Bagikan Link Pendataan Tenaga Non ASN, Honorer Wajib Bikin Akun

Ia menegaskan bahwa pendataan tenaga non ASN semata-mata untuk mencari solusi terhadap permasalahan honorer.

Hal itu disampaikan Alex saat sosialisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, yang digelar secara virtual pada Rabu (24/8).

“Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN,” pinta Alex, dikutip Pojoksatu.id dari website resmi Kemenpan RB, Kamis (25/8).

Alex berharap dengan adanya sosialisasi ini, terbangun komunikasi positif dalam rangka menyelesaikan permasalahan honorer di instansi pemerintah.

BACA : Cara Input Dokumen di Aplikasi Pendataan BKN, Bukan Diisi Honorer

Alex mengungkapkan, Plt Menpan RB Mahfud MD sudah mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Menpan RB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah.

Dalam SE Menpan RB tersebut disampaikan bahwa hasil pendataan honorer dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 September 2022.

“Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN,” tegas Alex.

BACA : BKN Resmi Luncurkan Aplikasi Pendataan Honorer 2022, Guru Sekolah Swasta Tak Masuk

Menurut Alex, penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal.

Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

“Jadi harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan,” jelasnya.

Setelah pemetaan ini utuh, akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan ini satu per satu sesuai kebutuhan formasi.

Saat ini Kementerian PANRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kebutuhan guru.

Begitu juga dengan tenaga kesehatan, yang pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan.

Alex menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik percaloan atau KKN.

Ia pun meminta para Pejabat Yang Berwenang (PyB) untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN.

“Tenaga honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar ditindak secara tegas,” pungkas Alex. (rifky/pojoksatu)