Seleksi PPPK 2022, Pegawai Honorer Ramai-ramai Buru Kontrak Kerja dan Slip Gaji

Pegawai honorer Buleleng Bali ramai-ramai mencari slip gaji dan kontrak kerja jelang seleksi PPPK 2022
Pegawai honorer Buleleng Bali ramai-ramai mencari slip gaji dan kontrak kerja jelang seleksi PPPK 2022. (Eka Prasetya/Radar Bali)

POJOKSATU.id, BULELENG – Pegawai honorer ramai-ramai buru kontrak kerja dan slip gaji jelang seleksi PPPK 2022 dibuka.

Kontrak kerja dan slip gaji merupakan salah satu persyaratan dalam pendataan honorer 2022 yang dijadwalkan selesai pada 31 September 2022.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 yang diterbitkan pada 22 Juli 2022.

Pada poin 4 disebutkan, pegawai honorer yang akan masuk dalam pendataan honorer 2022 adalah mereka yang mendapatkan honorarium atau upah dengan mekanisme pembayaran langsung dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah.


Ketentuan ini, tidak berlaku bagi tenaga honorer yang mendapat honorarium melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.

BACA : Jelang Pendaftaran PPPK 2022 Dibuka, Honorer Minta Syarat Honorarium Dihapus

Honorarium tenaga honorer yang bersumber dari APBN atau APBD harus dibuktikan dengan slip gaji.

Beberapa tenaga honorer Buleleng Bali tak menyimpan dengan baik dokumen pengangkatan mereka sebagai tenaga non-ASN atau pegawai honorer.

Mereka pun terpaksa mendatangi gudang arsip yang berada di areal Kantor Bupati Buleleng untuk mencari kontrak kerja dan slip gaji.

Mereka wajib melengkapi dokumen tersebut. Sebab dokumen-dokumen itu jadi acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng dalam pendataan honorer 2022.

BACA : Gaji PPPK Guru Dirapel Setelah Pembahasan APBDP 2022, Sabar Ya

Salah seorang pegawai non ASN mengaku kesulitan menemukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Ia mengaku telah bekerja sebagai tenaga non ASN sejak tahun 2008.

Masalahnya dokumen yang tersedia hanya dokumen yang dibuat pada tahun 2011 hingga tahun 2022. Sementara dokumen sebelum tahun 2011 belum berhasil ditemukan.

“Tempo hari sudah sempat cari arsipnya di gudang arsip. Tapi belum ketemu. Tahun 2011 juga hanya ketemu beberapa. Kalau memang mentok, ya terpaksa masa kerjanya dibuang,” kata pegawai yang menolak namanya ditulis.

BACA : Info Pendaftaran PPPK 2022 dari BKN, Guru Lulus PG Wajib Tahu

Sementara itu, Kepala BKPSDM Buleleng I Gede Wisnawa mengatakan, pihaknya telah meminta seluruh instansi mendata pegawai non ASN berikut masa kerja mereka.

Menurut I Gede Wisnawa, BKPSDM sengaja meminta slip gaji dan kontrak kerja karena dokumen itu jadi acuan penentuan masa kerja.

Ia mengaku banyak pegawai yang kesulitan menemukan dokumen tersebut.

“Kami sedang konsultasi ke BKN. Apakah bisa dilonggarkan. Karena petunjuk dari pusat seperti itu. Supaya pegawai non-ASN didata jumlahnya dan masa kerjanya juga harus didata,” kata Wisnawa, dikutip Pojoksatu.id dari Radar Bali, Rabu, 17 Agustus 2022.

Diketahui, pemerintah akan membuka pendaftaran PPPK 2022 dalam waktu dekat. Namun sebelum seleksi PPPK 2022 dilakukan, pemerintah terlebih dahulu melakukan pendataan honorer. (one/pojoksatu)