Pemerintah Hapus Tenaga Honorer 2023, Komisi IX DPR Ingatkan Ledakan Pengangguran

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. (Dok PKS)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Rencana pemerintah hapus honorer 2023 mendapat tanggapan dari anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.

Netty Prasetiyani mengingatkan adanya potensi ledakan pengangguran apabila pemerintah tenaga hapus tenaga honorer 2023.

Penghapusan tenaga honorer 2023 diatur dalam Surat Menteri PAN-RB nomor B/165/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

SE Menpan RB tersebut merupakan tindaklanjuti dari Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


“Penghapusan tenaga honorer setelah November 2023 akan menjadi beban negara karena serapan tenaga kerja menurun sehingga berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat,” ucap Netty Prasetiyani.

BACA : 6.000 Honorer Lombok Tengah Ikut Seleksi PPPK 2022, Jika Tak Lulus Terpaksa Dirumahkan?

Padahal, kata Netty, Indonesia masih dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kemenpan RB, per Juni 2021, sebelum pelaksanaan CASN 2021, jumlah tenaga honorer (THK-II) Indonesia mencapai 410.010 orang.

“Banyaknya honorer yang berpotensi menjadi pengangguran ini bukan saja memengaruhi ekonomi, tapi juga akan memicu permasalahan sosial lainnya,” tegas Netty.

Politikus PKS ini menegaskan, permasalahan sosial bisa memicu peningkatan kriminalitas.

BACA : Seleksi PPPK 2022, Pegawai Honorer Ramai-ramai Buru Kontrak Kerja dan Slip Gaji

Tak hanya itu, kata Netti, jika daya beli turun, pangan bergizi akan sulit dipenuhi masyarakat.

“Dampaknya tentu akan berpengaruh pada upaya penurunan stunting dan masalah kesehatan lainnya,” beber Netty.

Karena itu, Netty meminta pemerintah membuat aturan turunan yang realistis, jelas dan berpihak kepada tenaga honorer.

“Sampai sekarang belum ada aturan turunan sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap permasalahan honorer,” imbuh Netty.

“Artinya setelah November 2023 nanti, para honorer akan dihilangkan begitu saja, meskpiun ada yang sudah bekerja lebih dari sepuluh tahun,” tambahnya.

BACA : Jelang Pendaftaran PPPK 2022 Dibuka, Honorer Minta Syarat Honorarium Dihapus

Iatri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan ini berharap pemerintah mau mengakomodasi poin-poin tuntutan honorer yang disampaikan melalui unjuk rasa di Jawa Barat beberapa waktu yang lalu.

“Misalnya, tidak membuka tes ASN, CPNS, atau PPPK dari jalur umum dan mendahulukan mengangkat tenaga honorer yang sudah ada,” tegas Netty.

Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan adanya penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemda dengan nomenklatur defenitif, yaitu pembiayaan PPPK.

Menurut Netty, adanya dana alokasi khusus defenitif tersebut penting mengingat pemerintah daerah akan kesulitan jika APBD dibebankan biaya alih status tenaga honorer.

“Selain itu, secara realitas di lapangan, pemda memang masih bergantung pada tenaga honorer dalam melakukan pelayanan pada masyarakat,” pungkas Netty Prasetiyani. (one/pojoksatu)