6.000 Honorer Lombok Tengah Ikut Seleksi PPPK 2022, Jika Tak Lulus Terpaksa Dirumahkan?

Ilustrasi seleksi PPPK 2022

POJOKSATU.id, LOMBOK TENGAH – Sebanyak 6.000 honorer Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah didata.

6.000 Honorer Lombok Tengah itu akan bersaing dalam seleksi PPPK 2022 dan seleksi PPPK 2023.

Jika tak lulus seleksi PPPK, tenaga honorer tersebut bakal dirumahkan.

Itu sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.


Dalam surat Menpan RB menyatakan mulai 28 November 2023, status kepegawaian di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya ada dua, yakni PNS dan PPPK.

Surat Menpan RB tersebut merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA : Seleksi PPPK 2022, Pegawai Honorer Ramai-ramai Buru Kontrak Kerja dan Slip Gaji

Dengan demikian, mulai 28 November 2023, tidak ada lagi pegawai honorer.

Tenaga honorer yang tidak lulus CPNS maupun PPPK akan kehilangan pekerjaan.

Kesempatan bagi pegawai honorer untuk mengadu nasib melalui seleksi PPPK pun hanya tinggal tahun ini dan tahun depan.

Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan pemetaan dan pendataan honorer.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah mengatakan, jumlah honorer yang sudah didata sebanyak 6.000 orang.

BACA : Jelang Pendaftaran PPPK 2022 Dibuka, Honorer Minta Syarat Honorarium Dihapus

Honorer yang sudah terdata diserahkan kepada pemerintah pusat untuk diverifikasi.

Nasib 6.000 honorer ini belum jelas karena dinas belum mengetahui, apakah seluruh honorer ini akan bisa diangkat menjadi PPPK atau tidak.

Daerah cuma sebatas mendata saja, sedangkan kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

Kepala BPKP Lombok Tengah, Lalu Wardihan Supriadi menerangkan, pendataan tenaga non-ASN akan berlangsung hingga akhir September.

Honorer yang sudah terdata dan sudah disampaikan kepada pemerintah pusat sekitar 6.000 orang.

BACA : Info Pendaftaran PPPK 2022 dari BKN, Guru Lulus PG Wajib Tahu

BPKP sendiri masih terus melakukan verifikasi data honorer ini hingga tuntas sepenuhnya.

“Sekarang hanya pemetaan saja. Kita data seluruh pegawai non-ASN karena tahun 2023 sesuai aturan semua honorer harus dihapuskan,” ucap Lalu Wardihan Supriadi.

Menurut Lalu Wardihan, berdasarkan PP 49 tentang Manajemen PPPK dan Surat Menpan RB, status pegawai nantinya ada dua, yakni PNS dan PPPK.

“Model kepegawaian nantinya hanya dua, yakni PNS dan PPPK. Makanya dari Menpan-RB sudah bersurat untuk segera mendata pegawai non-ASN yang ada di kabupaten dan kota,” beber Lalu Wardihan.

Menurutnya, honorer yang memenuhi syarat boleh ikut seleksi PPPK 2022.

“Kemungkinan honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK akan diberikan kesempatan untuk tes. Kalau honorer yang tidak berkesempatan maka itu tergantung dari kebijakan pusat,” imbuhnya.

“Makanya kita tidak bisa menjawab bagaimana nasib honorer yang tidak memenuhi keriteria untuk PPPK,” tambahnya.

Wardihan menambahkan, BKPP hanya melaksanakan instruksi pemerintah pusat untuk melakukan pendataan.

Ia menyebut tidak mungkin pemerintah mengangkat 6.000 honorer Lombok Tengah menjadi PPPK dalam waktu bersamaan.

Alasannya, pengangkatan honorer jadi PPPK harus menyesuaikan antara kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja dan kemampuan anggaran.

“Itu juga nantinya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Apakah honorer yang tidak lulus seleksi PPPK 2022 dan PPPK 2023 akan dirumahkan sesuai Surat Permenpan RB? Wardihan menyatakan masih menunggu petunjuk dari pusat.

“Saya tidak menyatakan ke depan akan dirumahkan juga honorer, karena kita tunggu bagaimana dari pusat saja. Tugas kita hanya mendata dan memverifikasi saja,” pungkas Wardihan. (one/pojoksatu)