Jelang Sidang Vonis Habib Bahar, Massa Penuhi Depan PN Bandung, ‘Jangan Bungkam Habib Bahar’

Massa pendukung Habib Bahar Smith menggelar aksi menunggu sidang vonis hari ini Selasa 16 Agustus 2022 di PN Bandung (arief)

POJOKSATU.id, BANDUNG — Jelang sidang putusan Habib Bahar Smith dalam kasus penyebaran berita bohong di PN Bandung, pendukung Habib Bahar memenuhi depan kantor Pengadilan Negeri Bandung.

Pendukung Habib Bahar Smith mendatangi Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan dukungan terhadap Habib Bahar yang akan menjalani sidang vonis hari ini, Selasa 16 agustus 2022.

Sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Habib Bahar bin Smith dengan hukuman 5 tahun penjara.

Aksi yang dilakukan oleh ratusan orang ini, menggelar orasi mendukung Habib Bahar Smith.


Dalam aksinya massa menilai jika Habib Bahar dibungkam terus menerus.

Baca Juga :

Soal Kejadian di KM 50, Fadli Zon Jadi Saksi Meringankan Habib Bahar, Alasannya

“Jangan bungkam habib Bahar, ” teriak seorang wanita yang menjadi orator aksi di depan PN Bandung, Selasa 16 Agustus 2022

Sejumlah pendukung Habib Bahar juga tampak membawa spanduk bertuliskan “Bebaskan Habib Bahar”.

Situasi arus lalulintas di depan Pengadilan Negeri Bandung, macet karena aksi pendukung Habib Bahar Smith.

Hingga pukul 10.46 WIB, sidang dengan agenda putusan Habib Bahar Smith ini belum juga dimulai.

Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith menjalani sidang dalam kasus penyebaran berita bohong pada 11 Desember 2021 di Margaasih, Kabupaten Bandung dan disebar luaskan oleh TR dalam akun Youtube hingga viral di media sosial.

Jaksa Suharja menerangkan bahwa Bahar didakwa atas isi ceramahnya karena membahas terkait Habib Rizieq Shihab dan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) yang kemudian viral karena disebar di media sosial.

Tidak hanya itu, Bahar disebut telah kenyatakan bahwa Habib Rizieq ditahan karena melaksanakan Maulid Nabi SAW.

Padahal, menurut Jaksa, Rizieq ditahan karena telah melakukan pemalsuan data hasil seab di Rumah Sakit Ummi Bogor.

Habib Bahar didakwa dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) angka 1E KUHPidana. (rif/pojoksatu)