Pendataan Honorer 2022 Masuk Aplikasi BKN, Jadi Acuan Pengangkatan PPPK

Pendataan honorer siluman jadi sorotan. Foto ilustrasi

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pemerintah daerah mulai melakukan pendataan honorer 2022. Nantinya hasil pendataan honorer masuk aplikasi BKN.

Aplikasi pendataan honorer sedang disiapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diperkirakan selesai pertengahan Agustus.

Pendataan berlaku bagi seluruh honorer di seluruh Indonesia, baik honorer guru, tenaga kesehatan maupun tenaga adiministrasi.

Pendataan honorer dijadwalkan selesai paling lamabat 30 September 2022.


Hasil pendataan tersebut akan menjadi acuan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2022.

Setelah pendataan selesai, pemerintah akan membuka pendaftaran PPPK 2022 bagi pelamar prioritas maupun pelamar umum.

Pelamar prioritas dibagi menjadi tiga kelompok, yakni pelamar prioritas 1, 2, dan 3.

BACA : Syarat Pendaftaran PPPK Guru 2022, Pelamar Umum Harus Persiapkan Dokumen Ini

Pelamar perioritas 1 adalah tenaga honorer kategori (THK-II), guru non-ASN (honorer), lulusan PPG, dan guru swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade (PG) pada seleksi PPPK 2021.

Sementara pelamar prioritas 2 adalah THK-II. Sedangkan pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan (Dapodik) dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun.

Pelamar umum juga mendapat kesempatan untuk melakukan pendaftaran PPPK 2022.

Pelamar umum terdiri atas dua kelompok, yakni lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada database kelulusan PPG. Dan, guru yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja di bawah 3 tahun.

Namun hingga kini jadwal seleksi PPPK 2022 belum ditetapkan pemerintah.

BACA : BKN Siapkan Aplikasi Pendataan Honorer, 6 Dokumen Ini Wajib Ada

Alasannya, pemerintah masih fokus melakukan pendataan honorer. Pendaftaran PPPK 2022 baru dibuka setelah pendataan selesai.

“Belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan PPPK 2022. Belum dibahas juga di Panselnas dan masih sebatas pada pendataan,” kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen, Jumat (5/8).

Suharmen menegaskan pentingnya pendataan honorer karena dari situ akan diambil kebijakan apa yang tepat dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer.

Tanpa data yang valid, kata Suharman, kebijakannya akan menimbulkan masalah baru.

Menurut Suharmen, kebijakan pemerintah nanti akan menyentuh semua tenaga non-ASN, baik honorer K2, non-K2, pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap (GTT), pegawai non-PNS, serta istilah lainnya.

“Dari pendataan honorer akan dilihat peta tenaga non-ASN. Kemudian, dengan database tersebut, pemerintah menentukan kebijakan yang tepat seperti apa,” jelas Suharman.

BKPP Diduga Masukkan Honorer Bodong

Pendataan non-ASN sempat membuat para tenaga honorer gempar.

Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) disebut-sebut memasukkan honorer bodong dalam pendataan honorer 2022.

BACA : Pendataan Honorer Siluman Jadi Sorotan, BKPP Diminta Jangan Bermain

BKPP memasukkan data orang lama yang sudah tidak melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer. Hal itu diketahui dari nomor tes 2013.

Pengurus Pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Eko Mardiono mengungkapkan saat seleksi CPNS 2013, hanya bisa dilakukan oleh honorer K2 yang memiliki nomor tes, tetapi anehnya saat pengumuman muncul honorer bodong.

“Ini yang kami khawatirkan, karena memiliki nomor tes CPNS 2013, honorer bodong ini akan didata Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” kata Eko, Minggu, 7 Agustus 2022. (one/pojoksatu)