Drama Sakit Gagal, Roy Suryo Ditahan 20 Hari Kedepan, Alasannya Khawatir Menghilangkan Barang Bukti

Roy Suryo

POJOKSATU.id, JAKARTA- Roy Suryo resmi ditahan Polda Metro Jaya usai jalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian bernuansa SARA, pada Jumat 5 Juli 2022.


Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancam 6 tahun penjara.

Roy Suryo ditahan selama 20 hari ke depan guna keperluan penyidik. Alasan lain atas penahanan karena khawatir yang bersangkutan hilangkan barang bukti.


“Penahanan dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan, Jumat malam.

BACA :  Roy Suryo Resmi Ditahan, Penyangga Leher Nggak Ngaruh, Ambyaarrr

Minta Perlindungan LPSK

Jauh sebelum ditetapkan jadi tersangka hingga ditahan, Roy Suryo pernah meminta perlingungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebab, Roy mengklaim dirinya mendapat teror usai melaporkan pemilik akun Twitter yang pertama kali mengunggah meme Stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Alhamdulillah hari ini” Kamis, 21/7/2022 saya telah menerima rekomendasi dari LPSK untuk perlindungan saksi dan Korban,” kata Roy Suryo, Kamis 7 Juni 2022

Roy Suryo berujar, sesuai dengan rekomendasi LPSK itu maka saksi atau korban atau pelapor tidak bisa dituntut secara hukum.

“Sesuai UU No 31/2014 Pasal 10 Ayat 1 dan 2 tentang saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum dan seterunya, dan Wajib ditunda hingga kasusnya diputus pengadilan (inkracht),” papar Roy.

Roy mengatakan, soal teror yang dia alami, telah dilaporkan ke LPSK dengan sangat detail. Mulai dari hal yang teknis sampai ke Nonteknis.

Roy menambahkan, LPSK tidak sembarangan mengeluarkan rekomendasi. Sebab LPSK adalah lembaga independen.

“Semoga kasus tersebut dapat menjadi Diskursus yang baik bagi kita semuanya tentang penggunaan UU ITE dan tidak ada lagi Masyarakat yang menjadi Korban Multi Tafsir dari UU tersebut,” pungkasnya. (dhe/pojoksatu/fin)