Ternyata Ini Penyebab Guru Lulus PG Belum Terima SK PPPK, Masalah Terbesar Duit

Dede Yusuf Macan Effendi, anggota Komisi X DPR membeberkan penyebab guru lulus PG belum terima SK PPPK
Dede Yusuf Macan Effendi, anggota Komisi X DPR membeberkan penyebab guru lulus PG belum terima SK PPPK

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penyebab guru lulus PG (passing grade) belum terima SK sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akhirnya terungkap.

Anggota Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan penyebab guru guru lulus PG belum terima SK PPPK yakni formasi dan duit.

“Ini masalah terbesar sebetulnya ya memang duit,” ucap Dede Yusuf, dikutip Pojoksatu.id dari kanal Youtube TPMDS, Kamis (3/8).

Meskipun pemerintah pusat telah menyediakan formasi cukup banyak, tapi pemerintah daerah (Pemda) tetap berhitung.


Pemda tidak berani mengusulkan formasi PPPK sebanyak-banyaknya ke pemerintah pusat karena khawatir tidak bisa menggaji.

BACA : Guru Lulus PG dari Swasta Migrasi Besar-besaran ke Sekolah Negeri, Protes ke Komisi X DPR

Diketahui, gaji PPPK bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah.

Namun PPPK tidak hanya menerima gaji pokok. Mereka juga menerima tunjangan.

Nah, tunjangan PPPK dibebankan kepada pemda, sehingga daerah harus mencari sumber lain untuk tunjangan PPPK.

“Pemerintah daerah tidak berani mengeluarkan sebanyak-banyaknya formasi karena takut keuangannya (tidak cukup),” ucap Dede Yusuf.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini mengaku pernah didatangi oleh asosiasi guru honorer lulus PG yang belum mendapatkan SK penempatan.

BACA : Pendataan Honorer Bikin Guru Lulus PG Cemas Seleksi PPPK 2022 Diundur, Begini Respon BKN

Para asosisiasi guru honorer lulus PG itu mempertanyakan nasib mereka yang hingga kini belum terima SK PPPK.

“Saya menjawab kewajiban pemerintah (honorer) lulus PG adalah penempatan. Nah, pemerintah ini kan bukan pemerintah pusat saja, ada pemerintah daerah,” ucap Dede.

Pemerintah daerah, kata Dede, permasalahan utamanya adalah ketika DAU turun, ternyata ada kebijakan earmarking (pengalokasian) DAU dari Kementerian Keuangan. Padahal, Pemda sudah keburu mengetok APBD 2022.

Dalam kebijakan earmarking Kementerian Keuangan disebutkan bahwa DAU hanya boleh digunakan untuk menggaji Aparatu Sipil Negara (ASN), dalam hal ini PNS dan PPPK.

BACA : BKN Siapkan Aplikasi Pendataan Honorer, 6 Dokumen Ini Wajib Ada

Sebaliknya, Pemda menganggap bahwa ketika ada pengangkatan PPPK, maka akan ada tambadan DAU.

“Pemerintah daerah awalnya mengira ada tambahan dana lagi nih, khusus untuk guru. Ternyata tidak ada tambahan dana. Yang ada adalah DAU yang diturunkan kepada pemerintah daerah itu dianggap masuk di situ (gaji PPPK),” jelas Dede.

Karena itu, sebagian besar pemda tidak bisa mengangkat semua guru lulus PG menjadi PPPK karena keterbatasan anggaran.

“Jadi kalau kita runut, telatnya informasi dari Kementerian Keuangan kepada daerah mengenani alokasi earmarking ini, sehingga daerah udah ngetok (APBD), tahu-tahu turun aturan,” jelas Dede.

Padahal, pemda sudah terlanjur mengalokasikan sebagian DAU itu untuk berbagai urusan pembangunan yang sudah direncanakan.

Karena itu, Pemda terpaksa mengurangi jumlah pengangkatan PPPK. Jumlah guru honorer yang diangkat menjadi PPPK tidak sebanyak formasi yang diusulkan sebelumnya ke pemerintah pusat.

Pemda yang tadinya mengusulkan 6.000 formasi ke pemerintah pusat hanya bisa mengangkat 2.000 PPPK.

“Misalnya 6.000, mereka dibikin hanya 1.500 atau 2.000 dengan catatan nanti ketika APBD 2023, baru mereka akan buka formasi plus tunjangan-tunjangan yang menjadi kewajiban daerah,” tandas Dede Yusuf.

Akibatnya, hingga saat ini puluhan ribu guru honorer yang lulus PG belum terima SK PPPK.

Kendati demikian, guru lulus PG akan tetap diprioritaskan pada seleksi PPPK 2022. Sayangnya, pemerintah belum juga mengumumkan jadwal pendaftaran PPPK 2022 atau seleksi PPPK tahap 3. (muf/pojoksatu)