Penempatan PPPK 2022, 46 Guru Lulus PG di Kota Pasuruan Terbuang ke Luar Daerah

Penempatan PPPK 2022, banyak guru lulus PG terbuang ke luar daerah
Penempatan PPPK 2022, banyak guru lulus PG terbuang ke luar daerah. Foto ilustrasi

POJOKSATU.id, PASURUAN – Daftar nama guru lulus PG (passing grade) di Kota Pasuruan telah keluar. Namun sebagian guru mendapatkan penempatan PPPK 2022 di luar daerah.


Sebanyak 46 guru lulus PG ‘terbuang’ ke luar Kota Pasuruan. Mereka pun dihadapkan pada situasi yang dilematis.

Satu sisi, mereka kadung lega karena akhirnya diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tapi pada saat yang sama, guru lulus PG itu gelisah lantaran dalam penempatan PPPK 2022, mereka terbuang ke luar kota.


Puluhan tenaga pendidik itu sebelumnya berstatus guru tidak tetap (GTT). Mereka merupakan peserta rekrutmen PPPK 2021. Mereka sudah dinyatakan lulus passing grade (PG).

Meskipun sudah memenuji nilai ambang batas, mereka tetap tidak kebagian formasi PPPK 2021.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar guru yang lulus passing grade akan diangkat menjadi PPPK 2022 tanpa tes lagi.

BACA : Data Penempatan PPPK 2022 Bocor, Banyak Guru Lulus PG Terlempar ke Luar Daerah, Ini Klarifikasi Kemendikbudristek

Para guru lulus PG masuk dalam kategori pelamar prioritas 1 pada seleksi PPPK 2022 atau seleksi PPPK tahap 3.

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brirokrasi (Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru pada Instansi Daerah.

Dari 146 guru lulus passing grade di Kota Pasuruan, hanya 100 guru yang mendapatkan penempatan di Kota Pasuruan.

Sebanyak 46 guru lainnya mendapatkan penempatan di luar Kota Pasuruan. Bahkan ada yang terbuang ke luar Jawa.

BACA : Pendataan Honorer Bikin Guru Lulus PG Cemas Seleksi PPPK 2022 Diundur, Begini Respon BKN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Mualif Arif mengatakan, penempatan guru PPPK 2022 tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Dari kementerian langsung memunculkan 146 orang, by name by address sesuai dengan penempatannya,” ucap Ayik, sapaan akrab Mualif Arif.

Menurut Asyik, penempatan guru PPPK tersebut disesuaikan dengan kuota formasi yang ada di masing-masing daerah.

Dijelaskan Ayik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan sudah menganalisis kebutuhan guru di setiap satuan pendidikan.

BACA : Kapan Pendaftaran PPPK 2022 Dibuka ? Ini Jawaban BKN

Perhitungannya disesuaikan dengan jumlah guru yang memasuki masa pensiun hingga akhir 2022 mendatang, termasuk guru yang sudah meninggal dunia.

“Berdasarkan analisis kebutuhan guru hingga akhir 2022 tidak sampai 146 orang,” jelas Asyik.

Meski begitu, pihaknya berupaya untuk mencari solusi terkait dengan penempatan guru PPPK tersebut.

Ia memahami akan banyak yang keberatan jika penempatannya jauh dari daerah domisili.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat,” jelasnya.

Anggota DPRD Prihatin Guru Lulus PG Terbuang

Anggota DPRD Kota Pasuruan Ismu Hardiyanto turut prihatin dengan nasib guru PPPK yang ditempatkan di luar kota.

Ismu Hardiyanto berharap pemerintah kota merespons kegelisahan para guru lulus PG yang terbuang ke luar kota.

“Sebab saat mengikuti seleksi, mereka tentu tidak memiliki ekspektasi jika penempatannya bisa di luar kota,” ungkap Ismu, dikutip Pojoksatu.id dari Radar Bromo, Jumat (5/8/2022).

Di samping itu, menurut Ismu, puluhan guru tersebut sudah memiliki jasa besar. Setidaknya, mereka selama ini sudah mengabdi untuk dunia pendidikan di Kota Pasuruan.

“Sehingga sudah sepantasnya wali kota memperjuangkan penempatan mereka agar tetap di Kota Pasuruan. Segera komunikasi dengan Kementerian Pendidikan,” kata legislator Fraksi PKS itu.

BACA : Penempatan PPPK Guru 2022 dari Jawa ‘Terbuang’ ke Kalimantan

Ia yakin, kebutuhan guru ASN, khususnya PPPK di Kota Pasuruan masih tinggi.

Kalau pun ada yang siap memenuhi penempatan tersebut, lanjut Ismu, pemerintah kota harus mengawalnya. Mereka harus mendapat jaminan bahwa daerah penempatannya siap menerima.

Sebab, kata Ismu, hal itu berkaitan dengan perencanaan anggaran dan kemampuan finansial daerah penempatan masing-masing untuk mengalokasikan tunjangan mereka.

“Jadi tidak membiarkan para guru-guru tersebut mengalami kesulitan dan terombang-ambing ketika siap berangkat ke daerah penempatan.” tandas Ismu. (tom/fun)