Data Penempatan PPPK 2022 Bocor, Banyak Guru Lulus PG Terlempar ke Luar Daerah, Ini Klarifikasi Kemendikbudristek

Heti Kustrianingsih, guru lulus PG yang juga Ketua Umum FGHNLPSI. (Dok JPNN)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Data penempatan PPPK 2022 bocor. Dari data itu diketahui banyak guru lulus PG (passing grade) hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2021 terlempar ke luar daerah.

Di Kabupaten Wonogiri misalnya, sebanyak 79 guru lulus PG terlempar ke luar daerah. Bahkan, ada yang ‘terbuang’ ke Kalimantan.

Susana, salah seorang gutu lulus PG mengaku kaget ketika membuka pengumuman penempatan PPPK 2022.

Dalam pengumuman itu, Susana tidak ditugaskan di sekolah tempatnya mengabdi saat ini, yakni SMPN 3 Bulukerto.


Susana justru mendapat penempatan di salah satu SMP di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

“Saya waktu itu masuk d iantara 621 GTT yang diusulkan jadi PPPK. Begitu pengumuman, malah di lempar ke sana (Kotawaringin Timur). Kalau di sana, saya berpikir untuk mundur,” kata Susana beberapa waktu lalu.

BACA : Penempatan PPPK Guru 2022 dari Jawa ‘Terbuang’ ke Kalimantan

Banyaknya guru lulus PG yang terlempar ke luar daerah langsung disikapi Pemda Wonogiri.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo menerangkan, 79 guru lulus PG yang terlempar ke luar daerah adalah bagian dari 621 guru tidak tetap (GTT) yang diusulkan menjadi PPPK 2022 oleh Pemkab Wonogiri.

Menyikapi penempatan PPPK guru lulus PG di luar Wonogiri, Joko Sutopo mengaku telah berkonsultasi dengan Kementerian Aparatur Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terkait skema yang paling tepat.

“Respons dari kementerian, yang bersangkutan (guru lulus PG) harus keluar dari Dapodik (data pokok pendidikan) sekolah inti dan ada re-formasi. Prinsipnya 79 calon PPPK guru bisa ditempatkan di Wonogiri,” ujar Joko, Senin (25/7).

Guru Lulus PG Gelisah

Beredarnya daftar nama dan penempatan guru lulus passing grade (PG) hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun lalu, membuat honorer heboh.

Daftar nama itu sangat lengkap, by name by address. Data itu membuat para guru yang lulus PG yang mendapat penempatan di luar daerah gelisah.

Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih mengaku terkejut melihat data-data itu.

BACA : Pendataan Honorer Bikin Guru Lulus PG Cemas Seleksi PPPK 2022 Diundur, Begini Respon BKN

Dia menyebutkan banyak yang berpikir data itu valid 99 persen karena disertai NIK dan nama sekolah penempatan.

Heti sendiri terlempar di daerah Cigeulis, Pandeglang, padahal dia di Kota Cilegon.

“Ini data Kemendikbudristek bocor kah? Kok, ada nama-nama dan penempatan guru lulus PG, ya,” ungkap Heti, dikutip Pojoksatu.id dari JPNN.com, Kamis (4/8).

Dia heran karena di Kota Cilegon kuota yang disiapkan 600-an, sedangkan yang lulus PG sebanyak 221 orang.

Ironisnya, malah ada yang terlempar ke Kabupaten Cirebon, Mamasa, Yahukimo, Buru, dan Sumba Timur.

“Ini datanya kok lengkap banget ya, ada NIK, tempat tanggal lahir, jumlah guru lulus PG. Apakah valid?” tanya dia.

BACA : Ternyata Ini Penyebab Guru Lulus PG Belum Terima SK PPPK, Masalah Terbesar Duit

Kalau benar valid, Heti melanjutkan berarti tidak ada kesesuaian antara kuota dan formasi.

Menurut dia, Kota Cilegon menyediakan kuota lebih, tetapi guru lulus PG malah terlempar jauh.

Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan kegelisahan para guru lulus PG atas beredarnya data tersebut.

Ada yang gembira karena ditempatkan di sekolah induk atau terdekat. Namun, banyak yang sedih karena daerah penempatannya jauh lintas daerah.

“Mudah-mudahan ada informasi Kemendikbudristek resmi soal data tersebut, apakah valid atau tidak,” ucap Sutopo.

Ditjen GTK Bantah Data Kemendikbudristek Bocor

Dihubungi terpisah Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani memberikan klarifikasi soal data penempatan PPPK 2022 tersebut.

Nunuk Suryani membantah kalau data Kemendikbudristek bocor.

“Itu data dari mana ya? Itu bukan dari Kemendikbudristek,” tegas Nunuk Suryani.

Dia menegaskan data tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bukan produk Kemendikbudristek.

“Saya enggak tahu itu valid atau enggak karena bukan data Kemendikbudristek itu,” tandas Nunuk Suryani. (one/pojoksatu)