Komisi X DPR Desak Pemerintah Rekrut 1 Juta Guru ASN Apapun Caranya

Dede Yusuf, anggota Komisi X DPR RI
Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR RI

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf menegaskan Indonesia butuh 1 juta guru hingga 2024 mendatang.

Menurut Dede Yusuf, kebutuhan 1 juta guru itu sesuai data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Kami (Komisi X DPR) meminta berapa sih kebutuhan guru dan tenaga kependidikan? Dan akhirnya menurut data dari Kemendikbud, kita membutuhkan guru sekitar 1 juta,” ucap Dede Yusuf saat live di kanal YouTube TPMDS, dikutip Pojoksatu.id pada Selasa (2/8/2022).

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menambahkan, mayoritas tenaga guru saat ini berstatus pegawai honorer.


“Nah, 1 juta ini, memang kalau kita jujur, hampir 70 persen guru atau tenaga pendidik itu adalah honorer. Mungkin hanya 30 persen PNS-nya,” jelas Dede.

BACA : Seleksi PPPK 2022 Dipending, Dede Yusuf : Stop Stop Stop

Komisi X DPR, lanjut Dede, telah meminta kepada pemerintah agar memenuhui kebutuhan 1 juta guru apa pun caranya.

“Kita berharap, tolong kebutuhan ini diisi apapun caranya dengan pegawai negara karena negara bertanggung jawab,” tegas Dede.

Permintaan Komisi X DPR itu telah direspon pemerintah dengan membuka formasi 1 juta guru ASN, baik PNS maupun PPPK.

“Maka dibuatlah skema 1 juta slot. Jadi 1 juta itu ASN yang disebut sebagai P3K. Karena ASN sekarang ada PNS dan PPPK,” kata Dede.

Dede menilai pemerintah telah membuat kemajuan dengan memberikan ruang kepada honorer untuk memenuhi kebutuhan 1 juta guru ASN.

BACA : 12 Tahun Tak Ada Pengangkatan CPNS, Dede Yusuf Bilang Tak Usah Bicara Merdeka Belajar

Selama ini, kata Dede, pemerintah sulit membuka rekrutmen ASN dengan alasan beban negara akan semakin berat.

Pemerintah selalu mengatakan bahwa beban negara untuk membiayai gaji pegawai atau belanja pegawai cukup besar, bisa 60 persen-an, termasuk di daerah.

“Di daerah juga mungkin belanja pegawai saja itu bisa mencapai 60-70 persen rata-rata, sehingga sisanya 40 persen itulah yang disebut sebagai belanja pembangunan,” jelas Dede.

Oleh karena itu, lanjut Dede, Komisi X DPR meminta kepada pemerintah agar membuat skala prioritas.

“Skala prioritas itu adalah kalau kita berbicara pemerintah mengatakan sumber daya manusia harus diutamakan, maka guru adalah bagian daripada yang harus diutamakan,” kata Dede Yusuf.

Diharapkan kebutuhan 1 juta guru ASN dapat terpenuhi melalui seleksi PPPK 2022 yang hingga kini belum ditetapkan jadwalnya. (muf/pojoksatu)