12 Tahun Tak Ada Pengangkatan CPNS, Dede Yusuf Bilang Tak Usah Bicara Merdeka Belajar

Dede Yusuf, anggota Komisi X DPR RI menyebut 12 tahun tak ada pengangkatan PNS
Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyebut 12 tahun tak ada pengangkatan CPNS. (YouTube Dede Yusuf)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyebut sudah 12 tahun tak ada pengangkatan CPNS. Padahal, instansi pemerintah membutuhkan PNS.

“Sudah hampir 12 tahun ini tidak ada pengangkatan PNS dari honorer. Jadi cukup lama sekali,” ucap Dede Yusuf saat live di kanal YouTube TPMDS, dilihat Pojoksatu.id pada Rabu (3/8/2022).

Tahun ini, pemerintah belum membuka lowongan CPNS, kecuali untuk sekolah kedinasan.

Dede Yusuf menanggapi rencana pemerintah yang akan membuka seleksi PPPK 2022 atau seleksi PPPK tahap 3.


Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.

BACA : Honorer Protes SE Menpan RB Terbaru, Batasan Usia Pelamar PPPK Tak Sesuai PP dan Permenpan

Karena itu, kata dia, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan ASN, terutama guru di daerah.

“Boleh kita katakan bahwa kebutuhan negara dalam merekrut pegawai, maka tentu harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan,” jelas Dede.

“Artinya di sini adalah negara butuh. Dalam konteks hari ini kita bicara honorer pendidik dan tenaga kependidikan dulu,” tambah Dede.

Aktor yang banting stir menjadi politikus itu mengatakan, hingga 2024 mendatang, Indonesia membutuhkan guru sebanyak 1 juta guru lebih.

BACA : 5 Syarat Honorer Ikut Seleksi CPNS dan PPPK Sesuai SE Menpan RB Nomor B/ISII IM SM.01.OO/2022

Politikus bernama lengkap Dede Yusuf Macan Effendi ini menegaskan, isu yang santer dibicarakan selama beberapa tahun terakhir adalah pengangkatan honorer menjadi ASN.

“Isu honorer sudah hampir 6 tahun terus bergulir,” kata Dede.

Guru adalah kunci utama pendidikan. Gagasan besar dalam sistem pendidikan tidak akan terwujud tanpa guru.

“Kami mendesak Kementerian Pendidikan dalam hal ini agar jangan berbicara tentang konsep-konsep besar, gagasan besar seperti sekolah merdeka, merdeka belajar dan lain-lain, tanpa berpikir tentang pendidikanya,” tegas Dede.

BACA : Seleksi PPPK 2022 Dipending, Dede Yusuf : Stop Stop Stop

Merdeka Belajar adalah program kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek). Esensi Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir.

Dengan Merdeka Belajar, pengajaran akan berubah dari dalam kelas menjadi di luar kelas. Siswa diarahkan untuk belajar dengan outing class dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru.

Dede mengingatkan, kunci memotong rantai kemiskinan adalah pendidikan. Tanpa pendidikan, sumber daya manusia (SDM) akan menjadi lemah dan tidak berdaya saing dalam menghadapi pergerakan global.

“Pendidikan kunci utamanya adalah guru. Karena tanpa guru, (ilmu) tidak akan bisa tertransfer kepada peserta didik,” tandas Dede Yusuf. (muf/pojoksatu)