Usai KRAS, Kasus ini Siap-siap Rasakan Tangan Besi Jaksa Agung Burhanuddin

Jaksa Agung ST Burhanuddin

POJOKSATU.id, JAKARTA- Pengamat sekaligus Praktisi hukum Harsya Wardhana menilai totalitas Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam membongkar kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bikin koruptor cemas.

Di mana saat ini sejumlah pihak dan penyelenggara negara maupun swasta yang terlibat dalam korupsi proyek plat merah yaitu pembangunan pabrik Blast Furnace Complex (BFC) di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) sudah ditetapkan tersangka.

“Kasus lama atau kasus baru dibabat semua. KRAS ini mirip dengan Garuda, pejabat lama dijerat sehingga dipastikan koruptor-koruptor BUMN gak bisa tidur nyenyak, biar pun sudah pensiun,” kata Harsya kepada wartawan, Jumat (22/7/2022).

Menurut Harsya, pengungkapan kasus tersebut tidak saja menunjukkan kerja keras yang selama ini dilakukan jajaran Kejagung.


Lebih dari itu, juga menunjukkan paradigma yang utuh dari pimpinan Korps Adyaksa tentang cara bernegara dan proses pembangunan.

“Jadi pembangunan tidak saja dipahami yang sekarang dan akan datang, tapi sebagai proses menyeluruh yang juga terkait dengan masa lalu,” ujarnya.

BACA : Menang Praperadilan Berkali-kali, Kepemimpinan Jaksa Agung Dipuji

Tak hanya itu, Harsya juga menilai langkah Jaksa Agung melakukan bersih-bersih BUMN sangat tepat. Pasalnya, praktik korupsi di lingkungan perusahaan itu sudah masuk kategori sangat memprihatinkan.

Tak hanya itu, sebagai praktisi hukum, dia meyakini Jaksa Agung tak akan berhenti membongkar kasus korupsi di tubuh BUMN. Sebab praktik korupsi yang mengakar itu dinilai telah merusak citra pemerintah di dunia usaha.

“Jelas bahwa KKN itu menghambat investasi, dan kita tahu BUMN yang sehat berperan penting bagi penciptaan ekosistem investasi yang baik,” tandas Harsya.

Karena itu, Harsya meyakini Kiprah Kejagung yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum juga dipastikan memberi rasa aman bagi investor, sehingga mereka tak ragu menanamkan modalnya. “Ya memang Kejagung ini wajah pemerintah di bidang penegakan hukum,” pungkasnya. (dhe/pojoksatu)