Tak Tertarik Tenaga Honorer Jadi PPPK, Wabup Era Era Hia Pengennya Ini

Demo honorer. Era Era Hia tak tertarik tenaga honorer jadi PPPK, pengennya PNS.
Demo honorer. Era Era Hia tak tertarik tenaga honorer jadi PPPK, pengennya PNS.

POJOKSATU.id, NIAS – Ratusan ribu tenaga honorer sedang menanti jadwal pendaftaran PPPK 2022. Honorer berharap bisa diangkat jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum status mereka dihapus November 2023.

Dari data Kementerian PANRB, per Juni 2021 (sebelum pelaksanaan CASN 2021) jumlah tenaga honorer kategori 2 (THK-II) sebanyak 410.010 orang.

Mereka terancam kehilangan pekerjaan jika kebijakan penghapusan honorer diberlakukan mulai November 2022.

Harapannya, tenaga honorer bisa diakomodir dalam seleksi PPPK 2022 sebelum kebijakan penghapusan honorer diterapkan.


Pada sisi lain, pemerintah daerah diminta untuk mencari solusi mengatasi permasalahan tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan.

BACA : Jadwal Pendaftaran PPPK 2022 untuk Pelamar Prioritas dan Umum Tak Bersamaan ?

Wakil Bupati Nias Barat Era Era Hia menyodorkan solusi sebagai antisipasi penerapan kebijakan penghapusan tenaga honorer per 28 November 2023 mendatang.

Wabup Era Era Hia mengusulkan agar honorer yang ada sekarang diangkat menjadi PNS.

Era Era Hia tidak tertarik mengangkat honorer menjadi PPPK. Alasanya, karena pemda harus menanggung sebagian besar gaji PPPK serta tunjangannya.

BACA : Link Pendaftaran PPPK 2022 dan Tahapan Seleksi Tahap 3 Guru

Dia menyebutkan Pemerintah Kabupaten Nias Barat memiliki 3 ribu honorer dengan berbagai strata pendidikan dan usia. Mereka mengisi ruang-ruang kosong di lintas instansi.

“Honorernya kami gaji Rp 1 juta per bulan. Mereka ada yang di bawah 35 tahun maupun di atas itu,” kata Wabup Era Era Hia, Kamis (7/7).

Dia menegaskan, urusan usia sebenarnya tidak bisa lagi dijadikan pertimbangan oleh pemerintah ketika menerbitkan SE MenPAN-RB tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.

BACA : Cara Daftar PPPK 2022 Bagi Pelamar Prioritas Dan Pelamar Umum

Maksudnya, kebijakan penghapusan tenaga honorer mestinya dibarengi dengan perubahan regulasi yang meniadakan batas usia honorer diangkat menjadi ASN.

Sebab, daerah-daerah miskin seperti Nias Barat akan kesulitan melaksanakannya sehingga butuh kekhususan.
“Kalau pemerintah izinkan honorer diangkat PNS, tambah senang kami,” ujarnya.

Soal pembatasan usia, menurut Wabup Era, tinggal diberikan regulasi yang baru. Sama seperti regulasi yang diberikan untuk honorer Orang Asli Papua (OAP) dalam pengisian ASN pertama kali di tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua.
Mereka bisa diangkat PNS dengan batasan usia 50 tahun untuk honorer K2.

Selain itu, yang bukan honorer K2, yakni pelamar jalur umum, diberikan batasan usia maksimal 48 tahun.

Ia menegaskan, permintaannya itu tidak muluk-muluk.

Nias Barat ditetapkan lewat Keppres sebagai daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) dan masuk daerah miskin.
Sudah sepantasnya Nias Barat mendapat kebijakan khusus atau afirmasi terkait penyelesaian masalah honorer.

“Kalau tiga ribu honorer di Nias Barat tidak bisa diangkat PNS, untuk apa Keppres itu. Semoga pemerintah bisa mengabulkan permintaan kami,” pungkas Wabup Era Era Hia. (esy/jpnn)