Pungli Tenaga Honorer, Sekda Ngaku Sekretaris Dinas Terlibat

Inspektorat telah menyelidiki pungli honorer yang melibatkan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Mojokerto. (Dok Radar Mojokerto)
Inspektorat telah menyelidiki pungli honorer yang melibatkan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Mojokerto. (Dok Radar Mojokerto)

POJOKSATU.id, MOJOKERTO – Jelang pendaftaran PPPK 2022 dibuka, muncul kabar tak sedap dari Mojokerto. Perekrutan tenaga honorer di Mojokerto dipungut biaya. Pungli tenaga honorer melibatkan pejabat.

Pungutan liar atau pungli tenaga honorer terjadi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2).

Sekda Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, Inspektorat telah mengusut dugaan pungli tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) di dinas tersebut.

Hasilnya, Inspektorat selaku aparat pengawas internal pemerintah menemukan indikasi pelanggaran.


Pungli rekrutmen THL di DP2KBP2 melibatkan pejabat eselon III, yakni Sekretaris Dinas berinisial SA.

“Memang sesuai bukti-bukti dan keterangan saksi yang diperoleh inspektorat, ada dugaan pengutan itu,” ucap Teguh Gunarko, dilansir Radar Mojokerto, Jumat (8/7).

BACA : Tak Tertarik Tenaga Honorer Jadi PPPK, Wabup Era Era Hia Pengennya Ini

Teguh Gunarko tak bersedia merinci berapa besaran yang harus dibayarkan THL kepada SA.

Menurut Teguh, pungutan yang dilakukan Sekretaris DP2KBP2 dalam rekrutmen THL bervariatif.

Di tengah pengusutan yang dilakukan Inspektorat, SA tiba-tiba mengembalikan uang punli ke salah satu THL.

Pengembalian uang pungli tenaga honorer itu dituangkan dalam surat pernyatan bersama yang disaksikan penyidik.

“Tapi yang jelas, pengembalian itu tidak mengugurkan pelanggaran dan sanksi yang bakal dijatuhkan pemda,” tutur Teguh.

BACA : Ribuan Tenaga Honorer PHK Massal, Harapan Almarhum Tjahjo Kumolo Tidak Begitu

Saat ini hasil penyelidikan Inspektorat sedang dikaji Bupati Ikfina Fahmawati.

Hasil penyelidikan tersebut menjadi acuan bagi Bupati untuk menjatuhkan sanksi kepada SA.

“Prinsipnya, ibu bupati tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan PNS di lingkungan pemkab, apalagi itu merugikan masyarakat,” beber Teguh.

Ia memastikan pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.

“Itu sudah menjadi komitmen Pemkab Mojokerto untuk memberi efek jera. Di sisi lain agar menjadi pelajaran bagi PNS lain agar tidak meniru,” tegasnya.

BACA : Formasi PPPK 2022 Bikin Tenaga Honorer Tendik Merasa Tak Punya Harapan Lagi

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menambahkan, pelanggaran kode etik oknum PNS di DP2KBP2 yang terlibat dugaan pungutan bermodus rekrutmen THL terus berproses.

Hasil pemeriksaan berikut rekomendasi sudah diserahkan ke Bupati Mojokerto untuk dikaji.

“Setelah Inspektorat melimpahkan ke kami, kami sekarang menunggu disposisi ibu bupati untuk melakukan sidang kode etik terhadap oknum PNS itu,” ungkapnya.

Setelah sidang kode etik nanti, berkas berikut rekomendasi akan kembali dinaikkan ke meja pimpinan daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan dilakukan asesmen.
Bambang belum bisa merinci sanksi apa yang diberikan kepada SA selaku ASN sekaligus Sekretaris DP2KBP2.

“Apa sanksi ringan, sedang, atau berat, itu nanti kita sidang dulu bersama tim. Baru penjatuhan sanksinya,” tandas Bambang.

Diketahui, tenaga honorer mendapat prioritas dalam pendaftaran PPPK 2022. Mereka diprioritaskan karena pada November 2023, status tenaga honorer akan dihapus pemerintah. (ori/ron)