Hentikan Operasional ACT di Semua Daerah di Jabar! Ini Perintah Plh Gubernur

ACT

POJOKSATU.id, BANDUNG – Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memerintahkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat segera hentikan operasional ACT Aksi Cepat Tanggap.

Perintah hentikan operasional ACT di seluruh Jabar ini dilakukan demi kebaikan masyarakat.

“Untuk ketenteraman kita, kantor ACT di wilayah Jawa Barat untuk menghentikan operasionalnya,” kata Uu Ruzhanul Ulum, Rabu (6/7/2022).

Uu tak ingin masyarakat makin bingung ditengah gencarnya pemberitaan terkait dugaan penyelewengan dana umat ACT.


“Jangan sampai masyarakat makin bingung, di satu sisi ada pemberitaan seperti itu, tetapi kantor masih tetap buka,” kata Uu.

Selain itu, Uu juga memerintahkan seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk mengecek seluruh izin ACT di wilayah Jawa Barat.

“Kepada kepala daerah yang di wilayahnya ada kantor ACT, untuk segera mengecek izin lokasi, izin operasional, atau izin-izin yang lain terhadap legalitas kantor ACT,” tegas Uu.

BACA: Ditanya Dana Umat ACT Diputar untuk Bisnis, kok Presiden ACT tak Mau Jelaskan ?

Jika izin ACT tidak secepatnya dicek, dikhawatirkan akan memiliki dampak merugikan ke masyarakat yang lebih besar lagi.

Terkait hentkan operasinal ACT, Uu juga mengimbau masyarakat di Jawa Barat untuk sementara tidak menyalurkan donasi atau sumbangan melalui ACT.

“Saya minta kepada masyarakat, untuk saat ini tidak menyumbang terlebih dahulu lewat ACT di wilayah Jawa Barat, selama sedang ada penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum,” imbaunya.

Hentikan operasional ACT di semua daerah di Jabar ini dilakukan semata-mata demi masyarakat.

“Kami selaku pemerintah menyampaikan kepada masyarakat demi kemaslahatan demi kebaikan kita semua,” tutup Uu Ruzhanul Ulum.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menggungkap, pihaknya menemukan bahwa uang dana umat tidak langsung disalurkan ACT kepada mereka yang berhak dan membutuhkan.

Akan tetapi, ada dugaan bahwa dana umat ACT diputar untuk bisnis lebih dulu agar mendatangkan keuntungan.

“Ada transaksi memang yang dilakukan secara masif. Tapi terkait dengan entitas yang dimiliki oleh si pengurus tadi. Jadi kita menduga ini merupakan transaksi yang dikelola business to business,” ungkap Ivan, Rabu (6/7/2022).

BACA: Yayasan ACT Kian Diobok-obok dan Terpojok, Menteri Agama Sampai Ikut Angkat Suara

“Jadi tidak murni penerima menghimpun dana kemudian disalurkan. Tapi dikelola dulu di dalam bisnis tertentu dan di situ tentunya ada revenue, ada keuntungan,” bebernya.

PPATK juga menemukan adanya keterkaitan ACT dengan perusahaan yang ternyata dimiliki oleh pendiri ACT.

PPATK melihat bahwa entitas yang kita lagi bicarakan ini itu terkait dengan beberapa usaha yang dimiliki langsung oleh pendirinya,” jelasnya.

Yang cukup mengejutkan, PPATK juga menemukan sebuah kasus yang melibatkan salah satu entitas perusahaan milik pendiri ACT dengan nilai Rp30 miliar.

“Kami menemukan ada transaksi lebih dari dua tahun senilai Rp30 miliar yang ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri yayasan ACT,” beber Ivan.

Tidak hanya itu, PPATK juga menemukan indikasi tentang salah satu karyawan Aksi Cepat Tanggap mengirimkan dana ke negara-negara berisiko tinggi dengan terorisme.

PPATK mencatat karyawan ACT itu melakukan 17 transaksi dengan jumlah dana Rp1,7 miliar dengan jumlah setiap pengirimannya bervariasi.

BACA: Transaksi Uang Masuk dan Keluar Yayasan ACT Capai Rp1 Triliun Dalam Setahun

“Antara Rp10 juta sampai dengan Rp52 juta,” kata Ivan.

Menurut Ivan, penelusuran PPATK mengungkap indikasi tentang karyawan ACT itu terafiliasi dengan kelompok terorisme jaringan Al Qaeda. Penerima dana itu pernah ditangkap kepolisian Turki.

Kendati demikian, PPATK masih perlu menelusuri lebih lanjut perihal temuan itu. (ruh/pojoksatu)