Guru PPPK Belum Terima Gaji, Baru Mau Dianggarkan di APBD Perubahan, Ya Ampun

Guru PPPK belum terima gaji sejak Februari
Ilustrasi. Guru PPPK belum terima gaji sejak Februari 2022

POJOKSATU.id, KUTAI TIMUR – Ratusan guru PPPK di Kutai Timur (Kutim) belum menerima gaji sejak Februari 2022.

Hingga kini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum memastikan kapan guru PPPK diberikan gaji.

Diketahui, guru PPPK di Kutai yang lulus pada seleksi PPPK 2021 telah menerima SK pada Februari dan Mei 2022.

Pada Mei, sebanyak 779 guru menerima SK pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Saat itu, SK PPPK guru diserahkan langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

BACA : Bupati Banyuwangi Ingatkan Tanggung Jawab Guru PPPK : Saya Punya Beban

Meski telah menerima SK, para pegawai P3K tersebut harus lebih bersabar. Sebab, dalam beberapa bulan ke depan, mereka belum bisa menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TTP).

Masalahnya, gaji dan TTP PPPK tersebut belum teranggarkan dalam batang tubuh APBD Murni 2022.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kutim belum mengusulkan pengajuan gaji tersebut dalam APBD tahun ini. Sehingga, P3K tahap pertama dan kedua tidak menerima gaji dalam waktu dekat ini.

BACA : Syarat Pendaftaran PPPK Guru 2022, Pelamar Umum Harus Persiapkan Dokumen Ini

Ketika dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Kutim Irma Yuwinda mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kepada kepala daerah dan telah membuat kajian untuk kebutuhan PPPK formasi guru 2021.

“Solusinya akan kami ajukan melalui APBD perubahan. Termasuk untuk memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap seluruh belanja pegawai lainnya yang belum dianggarkan melalui APBD murni 2022,” akunya.

Dia mengakui, hal tersebut sudah disampaikan saat pengarahan kepada P3K, di sela kegiatan penyerahan SK.

BACA : Cara Daftar PPPK 2022 Bagi Pelamar Prioritas Dan Pelamar Umum

Ia menyebutkan harus dipahami bahwa mekanisme penganggaran dilakukan setahun sebelum tahun anggaran berjalan.

“Makanya hak tahun berjalan ini belum tersedia dalam APBD murni. Karena SK P3K itu baru terbit Februari dan Mei (2022). Ada tahapannya,” jelasnya.

Ia memahami bahwa pemberian gaji kepada PPPK merupakan kewajiban pemerintah. Karena itu, pihaknya menunggu arahan selanjutnya. Sebab, tetap harus ada alokasi skala prioritas terhadap kebutuhan belanja.

“Makanya diupayakan melalui APBD perubahan. Kami akan usulkan,” jelasnya. (dq/far/prokal)