4 Bulan Tak Gajian, Kini Guru PPPK di Berau Bisa Tersenyum

Guru PPPK belum terima gaji sejak Februari
Ilustrasi. Guru PPPK belum terima gaji sejak Februari 2022

POJOKSATU.id, BERAUGaji guru PPPK di Kabupaten Berau sempat tertunda selama 4 bulan. Mereka terima SK sejak Februari, tetapi hingga pertengahan Juni belum pernah menerima gaji.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau Safransyah membeberkan penyebab terhambatnya gaji guru PPPK.

Meskipun sempat tertunda, Safransyah menyebut pihaknya telah menyelesaikan database gaji ratusan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan akan dicairkan sebelum Juli.

Dikatakan Safransyah, database gaji untuk 397 PPPK guru tersebut telah dirampungkan. Daftar gaji itu kemudian ke Dinas Pendidikan (Disdik) Berau.


Selanjutnya Disdik sebagai pengguna anggaran, menerbitkan surat perintah membayar (SPM) dan disampaikan kembali ke BPKAD Berau.

BACA : Guru PPPK Belum Terima Gaji, Baru Mau Dianggarkan di APBD Perubahan, Ya Ampun

Ia menyebut pencairan gaji PPPK memerlukan mekanisme dan tahapan yang membutuhkan waktu. Sebab pencairan gaji PPPK berbeda tahapannya dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jadi, dari sekian banyaknya jumlah PPPK itu, jika ada satu berkas saja yang belum selesai, itu nggak akan bisa terbayarkan semua. Jadi harus selesai semua, tentunya dengan verifikasi yang betul,” jelasnya, seperti dilansir Berau Post (jaringan Pojoksatu.id), Senin (18/6).

Ditambahkannya, selain perlu dilakukan verifikasi database, pencairan gaji guru PPPK juga harus dilakukan konfirmasi ulang untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih pemberian tunjangan bagi istri/suami.

“Jadi harus salah satunya (dapat tunjangan). Jika misalnya suami atau istri yang sama-sama berstatus PNS atau TNI/Polri itu nggak boleh. Harus salah satunya saja,” terangnya.

BACA : Gaji Guru PPPK Dirapel, Silahkan Cek Rekening Anda

Terlebih, aplikasi yang digunakan untuk meng-input data berkas ratusan guru PPPK, juga dinilai masih baru.
Karena regulasi dari pemerintah juga dikeluarkan baru-baru ini.

Lain hal dengan proses pemberkasan PNS yang dianggap cepat, sehingga masing-masing PNS sudah menerima gaji.

“Kami di BPKAD sejatinya hanya menjalankan tugas sesuai tupoksi kami. Ketika berkas ada dan lengkap, tentu akan langsung kita proses. Tetapi ketika ada keterlambatan berkas diterima, tentu saja cukup memakan waktu yang tak sebentar,” jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya pun sudah menyelesaikan tahapan maupun verifikasi berkas para guru PPPK ini dengan maksimal.

Hanya saja, berkas-berkas tersebut baru masuk semua di BPKAD pada 13 Mei lalu. Sementara waktu terakhir peng-inputan 15 Mei.

“Perlu diketahui, proses awal yang kami lakukan itu belum pada pencairan. Karena setelah input data dari kami selesai, masih diserahkan lagi ke dinas terkait untuk selanjutnya mengajukan SPM. Jadi tidak serta-merta langsung ke tahap pencairan,” bebernya.

BACA : Perbandingan Gaji PPPK dan Gaji PNS 2022, Golongan XVII Rp6,7 Juta

Ditegaskannya, jika ratusan guru PPPK yang sebelumnya berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) telah menerima gaji sebagai PPPK, maka gaji PTT yang sebelumnya diterima sejak Februari lalu harus dikembalikan.

Sebab, gaji PPPK akan dihitung sejak Februari, sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Dinas Pendidikan (Disdik) Berau yang diterbitkan pada 2 Februari lalu.

“Karena informasi dari dinas terkait, gaji PTT mereka ini belum diputus,” katanya.

Sementara pengembalian gaji PTT dari ratusan guru PPPK tersebut, akan disetorkan ke kas daerah, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR) PTT yang sudah diterima, karena akan diganti dengan THR PPPK.

“Entah nanti melalui pemotongan atau pengembalian secara mandiri dari guru-guru tersebut,” terangnya.

“Yang jelas, gaji yang akan diterima PPPK nilainya lebih besar dari gaji PTT,” lanjutnya.

Sebelumnya, ratusan guru PPPK di Berau, mengeluh karena belum menerima gaji sejak Februari lalu.

Salah satunya, guru PPPK di SDN 001 Birang, Gunung Tabur, Recky Hidayat. Ia mengaku belum menerima gaji sejak Februari 2022.

“Sementara kami ini juga mempunyai kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi,” ujarnya kepada Berau Post.

Ia belum mengetahui kendala yang terjadi hingga berdampak pada keterlambatan gaji ratusan guru seperti dirinya.

Hidayat bersama ratusan guru lain merupakan gelombang pertama yang lolos seleksi PPPK pada 15 September 2021.

Sementara gelombang kedua PPPK dilaksanakan pada 12 Desember 2021.

Guru PPPK gelombang pertama maupun gelombang kedua sama-sama belum menerima gaji.

“Padahal semua regulasi sudah lengkap. Mulai dari NIP PPPK, SK, hingga SPMT,” jelasnya.

Selain belum menerima gaji lima bulan, guru PPPK juga tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang seharusnya dibayar paling lambat seminggu sebelum Idul Fitri. Mereka baru menerima THR pegawai tidak tetap (PTT) pada April lalu.

Pihaknya pun sudah mempertanyakan hal tersebut ke Dinas Pendidikan agar mendapat kejelasan.

“Kalau menurut informasi yang saya dapat dari dinas terkait, dokumen itu sudah diserahkan ke bagian keuangan. Tapi, sampai sekarang belum ada kejelasan lagi,” terangnya.

Meski memang hak mereka belum direalisasikan, bukan berarti Recky maupun guru-guru lainnya meninggalkan kewajibannya sebagai guru PPPK. Mereka tetap sabar dan mengajar sebagaimana tugas mereka.

“Karena yang lebih utama dan terpenting itu adalah pendidikan anak-anak, jangan sampai terganggu,” tuturnya.

Keresahan yang sama juga disampaikan Arnas, salah satu guru PPPK di SDN 001 Tanjung Redeb. Dirinya sampai saat ini juga belum menerima gaji yang sudah berjalan selama lima bulan, termasuk THR.

“Semoga ada solusi secepatnya dari Pemkab Berau khususnya dinas terkait. Karena kami butuh kejelasan juga,” uca Arnas. (mar/udi/prokal)