Jumlah Pegawai Honorer di Daerah Ini Lebih Banyak dari PNS, Bakal Oleng Jika Dihapus 2023

Pengangkatan pegawai honorer Berau menjadi PPPK
Suasana pengangkatan pegawai honorer Berau menjadi PPPK (Foto Nova Starta)

POJOKSATU.id, BERAU – Jumlah pegawai honorer di Kabupaten Berau lebih banyak dari pegawai negeri sipil (PNS).

Pegawai honorer di Berau sebanyak 6.498 orang. Sedangkan jumlah PNS Berau hanya 5.015 orang.

Pegawai honorer sebanyak itu dipastikan tidak akan terakomodir seluruhnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2022.

Jika dihapus pada November 2023 sesuai kebijakan pemerintah, pelayanan publik akan terganggu. Terlebih, honorer di Berau kebanyakan tenaga kesehatan dan guru.


Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Berau, Iwan Setiawan mengatakan, dengan memberdayakan tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT), kebutuhan pegawai di Berau bisa terpenuhi.

“Yang menilai cukup atau tidaknya itu masing-masing dinas. Seperti di BKPP dengan jumlah honorer yang ada, pelayanan masih bisa jalan. Tetapi belum tentu dengan OPD lainnya. Karena kebutuhan itu dinilai dari masing-masing dinas,” ujar Iwan Setiawan saat ditemui Prokal (jaringan Pojoksatu.id) di ruang kerjanya.

BACA : Honorer Jadi Outsourcing Dapat Gaji Lebih Besar, Pemda Makin Puyeng

Dijelaskannya, ada dua alasan dalam pengangkatan tenaga honorer. Yakni anggarannya tersedia dan tenaganya dibutuhkan.

“Sehingga jika memang harus dihapuskan, nanti ada kebijakan daerah. Mau dialihkan semacam outsourcing atau apapun itu, nanti tergantung daerah dalam hal ini bupati,” jelasnya.

Namun pihaknya belum bisa memutuskan, mekanisme apa yang akan diterapkan di Berau, untuk menindaklanjuti keputusan penghapusan honorer dari pusat.

“Menunggu lagi ketentuannya dari pusat. Kami sifatnya hanya melaksanakan saja. Kalau memang harus dipertahankan, ya upaya daerah seperti apa nantinya,” ucap Iwan.

“Sama halnya ketika tenaga honorer dialihkan ke PPPK, itu pemerintah pusat juga yang mengeluarkan juknisnya,” tambahnya.

BACA : Pegawai Honorer Tetap Mengabdi Meskipun Dihapus 2023

Dijelaskan Iwan, semua hal yang berkaitan dengan kepegawaian, harus mengikuti Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Yang tidak setuju adanya penghapusan, tentu bukan dari Berau saja. Itu pernyataan-pernyataan dari pejabat daerah lain banyak yang tidak setuju. Mudah-mudahan jadi pertimbangan pusat masukan dari berbagai daerah ini,” katanya.

Mengenai upaya untuk mencari jalan tengah, pihaknya belum tahu konsepnya seperti apa.

“Harapan kita, tentu ada solusi dari persoalan ini. Kita pun sependapat sebenarnya dengan apa yang sudah disampaikan ketua DPRD maupun wakil bupati. Dilematis sebenarnya. Karena pusat yang pegang kendali,” tuturnya.

BACA : Gaji Tenaga Honorer Kota Bekasi Rp6 Juta, Lebih Tinggi dari Gaji PPPK

Jika dibandingkan dengan PNS, jumlah honorer di Berau memang lebih banyak. PNS di Berau disebutnya hanya 5.015 orang.

Sebab setiap tahun, rata-rata ada 50 PNS yang masuk masa purna tugas, namun tidak diimbangi dengan kuota penerimaan PNS.

Sementara untuk masa kerja, ada pegawai honorer di Berau yang mengabdi sejak Februari 2005 atau sudah 17 tahun.

“Makanya selalu kurang. Makanya diangkat tenaga honorer. Kalau PNS kita cukup, tidak mungkin ada tenaga honorer,” kata Iwan seraya menambahkan fungsi pegawai honorer adalah membantu dan mengisi kekurangan PNS. (mar/udi/prokal)