Honorer Jadi Outsourcing Dapat Gaji Lebih Besar, Pemda Makin Puyeng

Tenaga honorer di Malang mengikuti seleksi PPPK
Tenaga honorer di Malang mengikuti seleksi PPPK. (Dok Radar Malang).

POJOKSATU.id, MALANG – Pemerintah daerah (Pemda) dibuat pusing dengan rencana penghapusan honorer mulai November 2023. Salah satu solusinya yakni mengalihkan honorer jadi outsourcing.


Selain sebagai solusi, pengalihan tenaga honorer menjadi outsourcing juga bisa memunculkan masalah baru, terutama di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang tinggi.

Outsourcing akan digaji sesuai UMK. Padahal, gaji tenaga honorer di beberapa daerah selama ini masih di bawah UMK.


Salah satu daerah yang pusing memikirkan nasib tenaga honorer adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

Pemkab Malang memiliki 10 ribu honorer. Nasib mereka masih belum klir alias menggantung seiring rencana penghapusan status honorer.

Pemkab Malang juga dipastikan sulit memberlakukan rencana pemerintah pusat yang mengisyaratkan penghapusan honorer dan diganti tenaga outsourcing.

BACA : Tenaga Honorer Dibuatkan Perusahaan Outsourcing, Tugasnya Antar Surat Seperti Tukang Pos

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang telah menghitung kebutuhan anggaran untuk gaji honorer.

“Saat ini, beban belanja pegawai honorer saja senilai Rp 24 miliar untuk sebulan,” ujar Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, dikutip Pojoksatu.id dari Radar Malang, Selasa (5/7).

Misalnya honorer berubah menjadi tenaga outsourcing, dipastikan perhitungan gaji tidak berpatokan pada kekuatan fiskal daerah, tapi berdasar UMK.

Jika mengikuti ketentuan UMK Kabupaten Malang sekitar Rp3 juta, dipastikan Pemkab Malang bakal kedodoran.

BACA : Gaji Tenaga Honorer Kota Bekasi Rp6 Juta, Lebih Tinggi dari Gaji PPPK

Dengan gaji honorer berkisar antara Rp 2,1 juta sampai Rp2,5 juta saja, pemkab sudah kewalahan.

Tenaga honorer penerima gaji terbanyak di Kabupaten Malang adalah lulusan SMA sejumlah 3.525 orang, masing-masing terima Rp2,3 juta.

Sedangkan lulusan S1 sebanyak 4.694 orang, menerima gaji masing-masing Rp2,5 juta.

Tomie menggambarkan, anggap saja semua honorer Pemkab diangkat menjadi outsourcing, mereka akan menerima gaji sesuai UMK.

“Kami sudah presentasikan depan Dirjen Perimbangan Keuangan. Kita akan butuh Rp 30 miliar per bulan bila pakai itu (outsourcing). Dan kekuatan fiskal kita tidak mampu kalau segitu,” ucapnya.

“Karena itu, kami ada satu usulan. Belanja pegawai itu nantinya di-handle pemerintah pusat, seperti zaman dulu,” tambah Tomie.

BACA : Soal Penghapusan Tenaga Honorer oleh Menpan-RB, Nakes Honorer Ngadu Ketua DPD RI

Menurutnya, kekuatan fiskal Kabupaten Malang belum sanggup membayar pegawai berstandar outsourcing.

Jika gaji outsourcing dibayarkan oleh pemerintah pusat maka honorer yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing dapat dipertahankan seluruhnya.

Sebaliknya, jika penggajian outsourcing tetap dibebankan kepada daerah, sudah pasti banyak tenaga honorer yang akan kehilangan pekerjaan.

Pemkab Malang masih berupaya mencari solusi agar tidak terjadi pemangkasan jumlah honorer. Sebab, sebagian besar tenaga honorer di Pemkab Malang adalah guru dan tenaga kesehatan (nakes).

”Mereka juga menjadi tulang punggung pelayanan dunia pendidikan maupun kesehatan di Kabupaten Malang,” tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah berencana menghapus tenaga honorer dan menggantinya dengan outsourcing.

Pemerintah daerah yang tetap mengangkat tenaga honorer akan diberi sanksi dan menjadi temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun pengawas eksternal. (fin/nay)