Tenaga Honorer Dibuatkan Perusahaan Outsourcing, Tugasnya Antar Surat Seperti Tukang Pos

Dani Ramdan. Tenaga honorer di Kabupaten Bekasi akan dibuatkan perusahaan outsourcing, tugasnya mengantar surat dinas seperti tukang pos.
Dani Ramdan

POJOKSATU.id, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana membuat perusahaan outsourcing untuk menampung tenaga honorer yang tidak terakomodir menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan untuk tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan jadi CPNS atau PPPK akan disalurkan dalam kegiatan-kegiatan maupun pekerjaan yang sifatnya outsourcing.

Tenaga honorer akan dipekerjakan di bidang keamanan (security), kebersihan, dan pengemudi kendaraan.

“Karena honorer kita ini banyak, perlu dibuatkan juga pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa outsourcing,” tutur Dani, sebagaimana dilansir Radar Bekasi (grup Pojoksatu.id).


Dani menuturkan pegawai honorer akan dibuatkan perusahaan outsourcing yang bergerak di bidang ekspedisi.

BACA : Pegawai Honorer Tetap Mengabdi Meskipun Dihapus 2023

Para pegawai honorer yang dialihkan menjadi tenaga outsourcing bertugas untuk mengantar surat dinas, layaknya tukang pos.

Para tenaga outsourcing itu bertanggung jawab dalam pengiriman surat antar dinas, kecamatan, maupun desa.

Mereka juga dapat mengelola arsip yang bukan dokumen rahasia negara di setiap instansi.

BACA : Pelamar Umum PPPK 2022 Dapat Tambahan Nilai 100 Jika Punya Sertifikat Ini

Menurut Dani, arsip-arsip yang sifatnya umum di setiap dinas bisa ditangani oleh perusahaan outsourcing, mulai dari pemilihan sampai pengiriman ke depo arsip.

“Kalau dalam bayangan saya sih, seperti kegiatan ekspedisi, pengiriman-pengiriman surat antar dinas, kecamatan, desa,” jelas Dani.

“Itu bisa dibikin perusahaannya, semacam paket. Nanti honorer-honorer bisa diarahkan ke sana,” tambah Dani.

Ia menyarankan agar setiap dinas punya tim humas untuk membentuk opini publik dan mendokumentasikan kerja-kerjanya supaya dinas-dinas itu lebih transparan. Begitu juga di kecamatan.

BACA :  3 Skema Penyelesaian Masalah Honorer, Poin 2 Tak Menarik

Dijelaskan Dani, pegawai honorer yang punya kompetensi di bidang IT bisa dimanfaatkan untuk membentuk opini publik dan mendokumentasikannya.

Dani memastikan dalam waktu dekat ini akan mulai mendata dan menganalisa pekerjaan apa saja di dinas yang bisa ditangani perusahaan outsourcing.

“Nanti dalam beberapa waktu ini saya akan memverifikasi, kegiatan-kegiatan apa di setiap kantor itu yang bisa dibuat outsourcing,” tandas Dani.

BACA : Cara Daftar PPPK 2022 Bagi Pelamar Prioritas Dan Pelamar Umum

Seperti diketahui, pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai November 2023.

Penghapusan tenaga honorer merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor: B/165/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022. (sur/pra)