Mendagri Perintahkan Pemda Stop Rekrut Tenaga Honorer

Tenaga honorer
Ilustrasi tenaga honorer

POJOKSATU.id, BOJONEGORO – Jumlah tenaga honorer di Kabupaten Bojonegoro dipastikan tidak akan bertambah. Mendagri sudah melarang pemda melakukan perekrutan tenaga honorer.

Penambahan tenaga disarankan menunggu seleksi aparatur sipil negara (ASN) 2022.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro Aan Syahbana mengatakan, jumlah tenaga honorer di Bojonegoro sudah cukup banyak.

Dikutip Pojoksatu.id dari Radar Bojonegoro, Senin (4/7), jumlah tenaga honorer di seluruh intansi, organisasi pemerintah daerah (OPD) dan sekolah di lingkungan Pemkab Bojonegoro sudah mencapai 7.000 orang lebih.


“Jumlahnya memang cukup banyak,” ucap Aan Syahbana.

Aan menjelaskan, ihwal pelarangan rekrutmen honorer itu berasal dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

BACA : 3 Skema Penyelesaian Masalah Honorer, Poin 2 Tak Menarik

Surat larangan merekrut tenaga honoer itu kemudian diteruskan oleh kepala daerah ke seluruh OPD.

Kepala daerah meminta semua agar kepala OPD tidak merekrut honorer.

“Semua kepala OPD kemudian membuat surat pernyataan tidak lagi merekrut honorer,” jelas Aan Syahbana.

Sejauh ini, lanjut Aan, tenaga di setiap OPD sudah cukup. Jika ada kekurangan, OPD tetap tidak diizinkan melakukan rekrutmen. OPD harus menunggu sampai ada seleksi ASN.

BACA : 15 Jenis Pekerjaan Disiapkan Atasi Dampak Penghapusan Tenaga Honorer 2023

Menurut Aan, saat ini yang masih dibolehkan rekrutmen adalah tenaga keamanan atau satpam. Namun, itu tidak direkrut langsung oleh OPD, melainkan lewat perusahaan outsourcing.

“Hanya itu yang diperbolehkan,” jelasnya.

Hingga kini belum ada kejelasan terkait kapan seleksi PPPK 2022 dibuka. Padahal, kuota PPPK 2022 yang diusulkan sebanyak 4.000 lebih.

Aan menjelaskan, jumlah kuota yang diterima biasanya tidak sebanyak yang diusulkan.

BACA : Seleksi PPPK 2022, Guru Honorer K2 Bisa Diangkat Seluruhnya

Diketahui, tahun depan pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer.

Hal itu menjadi pekerjaan berat bagi pemda. Para honorer harus berjuang agar bisa lolos seleksi aparatur sipil negara (ASN), baik CPNS maupun PPPK 2022.

Ketua Forum Honorer K2 Bojonegoro Arif Ida Rifai berharap semua honorer bisa diangkat menjadi ASN. Sehingga, mereka tidak dibayangi kekhawatiran akan dihapusnya honorer mulai tahun depan.

“Kami harap kuota PPPK 2022 bisa lebih banyak, sehingga banyak yang lolos,” jelas Arif Ida Rifai. (zim/msu/radarbojonegoro)