Kapan Pendaftaran PPPK 2022 Dimulai ? BKH PGRI Ingatkan Bahaya Besar Jika Diulur

Ketua BKH PGRI Riau Eko Wibowo (kanan) dan Gubernur Riau H Syamsuar. Eko mengingatkan pemerintah agar segera membuka pendaftaran PPPK 2022. (Dok BKH PGRI)
Ketua BKH PGRI Riau Eko Wibowo (kanan) dan Gubernur Riau H Syamsuar. Eko mengingatkan pemerintah agar segera membuka pendaftaran PPPK 2022. (Dok BKH PGRI)

POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua Badan Khusus Honorer Persatuan Guru Republik Indonesia (BKH PGRI) Provinsi Riau Eko Wibowo mempertanyakan kapan pendaftaran PPPK 2022 dimulai.

Eko Wibowo mendesak pemerintah pusat segera membuka pendaftaran PPPK 2022 dan tidak mengulur-ulur waktu lagi.

Menurut Eko Wibowo, pendafataran PPPK 2022 harus segera dibuka agar rekruitmen tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa lebih maksimal.

“Ini sudah Juli, kapan seleksinya dimulai? Sebaiknya seleksi PPPK 2022 dan 2023 digelar secepatnya,” kata Ekowi, sapaan akrab pria yang juga Wakil Ketua PGRI Riau ini, dikutip Pojoksatu.id dari JPNN.com, Minggu (3/7).


Dia mengingatkan pemerintah jika seleksi PPPK 2022 diulur akan berdampak besar pada nasib guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik).

BACA : Banyak Penipu, Awas Guru Honerer Lulus PG Calo PPPK Merajalela, Ini Modusnya

Mereka terancam jadi pengangguran, jika kebijakan pusat soal penghapusan honorer pada Oktober 2023 diberlakukan.
BKH PGRI juga mendesak pemerintah serius dalam penyelesaian masalah honorer ini.

Ia mengingatkan jangan sampai dunia pendidikan terlantar karena kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN) akibat adanya guru pensiun besar-besaran tahun 2022 dan 2023.

Dia juga menyentil masalah pendidikan profesi guru (PPG). Tahun ini banyak guru yang tidak lulus PPG.

Namun, jauh lebih banyak guru honorer yang belum bisa ikut PPG.

BACA : Cara Daftar PPPK 2022 Bagi Pelamar Prioritas Dan Pelamar Umum

BKH PGRI meminta kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk memudahkan para guru honorer bisa ikut PPG dengan SK Dinas Pendidikan.

“Masih banyak persoalan dunia pendidikan yang harus diperhatikan serius oleh pemerintah pusat. Jangan terlalu banyak peraturan di negeri ini,” tegas tokoh muda pendidikan di Riau ini.

Dia menambahkan, 19 ribu honorer di Provinsi Riau butuh perhatian pemerintah pusat, baik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kemendikbudristek, Kementerian Agama, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami sangat mengapresiasi perjuangan dan dukungan dari Bapak Gubernur Riau terhadap guru honorer dan tendik. Semoga diperhatikan pemerintah pusat,” pungkasnya. (esy/jpnn)