Pakar Hukum Ini Sebut Kasus PT Titan yang Sudah SP3 Tidak Bisa Dibuka Kembali

Pakar Hukum Rusdiansyah (ist)

POJOKSATU.id, JAKARTA — Pakar Hukum Rusdiansyah menyatakan pihak kepolisian harus menjalankan putusan pengadilan yang telah menerima gugatan Praperadilan yang diajukan PT Titan Infra Energy (TIE).

Terlebih, ungkap dia, kasus tersebut juga sudah pernah dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurut Pakar Hukum Rusdiansyah, jika Kepolisian melaksanakan putusan tersebut maka hal tersebut akan menunjukkan hukum di Indonesia masih dijalankan secara baik.

Karena itu dia pun menyebut Kepolisian tidak perlu terburu-buru menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) yang baru.


“Baiknya, laksanakan dulu keputusan pengadilannya. Penegak hukum harus SP3 (hentikan) dulu kasus ini untuk menggambarkan betapa keputusan hukum di negara ini sudah dijalankan,” ucapnya, Sabtu (2/7).

Rusdiansyah pun kembali menegaskan kasus yang sudah di-SP3 tidak bisa dibuka kembali. Terkecuali jika ada bukti (novum) baru yang mampu membuktikan dan menerangkan unsur pidana dalam kasus terkait.

“Prinsipnya, kalau kasus itu pernah dilakukan SP3 atau penghentian, maka seharusnya tidak bisa dibuka kembali. Terkecuali jika ada novum baru. Tetapi ini tidak boleh serampangan begitu saja. Novum baru yang diberikan itu harus bisa membuka unsur unsur pidana menjadi terang,” kata dia.

Sebelumnya, Dirtipideksus Bareksrim Polri, Brigjen (Pol) Whismu Hermawan menyatakan bakal menerbitkan Sprindik baru atas kasus PT Titan.

Bareskrim beralasan kemenangan gugatan praperadilan PT Titan hanya bersifat formal.

Rusdiansyah pun menganjurkan sengketa antara PT Titan dengan bank Mandiri seharusnya dapat diselesaikan secara perdata saja.

Selain karena soal aturan hukum yang berlaku, hal itu juga didasari oleh kesepakatan yang sudah dibuat PT Titan dengan sindikasi kreditur.

“Baiknya kasus ini diselesaikan secara hukum perdata. Apalagi selain itu juga ada kesepakatan (dalam perjanjian) menyelesaikan sengketa di arbitrase,” ucapnya.

Menurut Rusdiansyah, kasus ini seharusnya tidak boleh gaduh di ruang publik. Dia khawatir nantinya akan ada pandangan publik yang menganggap Bank Mandiri menggunakan institusi Kepolisian untuk mengintervensi permasalahan ini.

Misalnya dengan cara melakukan pemblokiran rekening atau penerbitan sprindik baru sesaat setelah diterimanya gugatan praperadilan PT Titan.

“Jangan sampai publik atau masyarakat internasional menilai -karena Bank Mandiri ini bank pemerintah- Bank Mandiri menggunakan institusi kepolisian sebagai alat untuk intervensi,” ungkapnya. (muf/pojoksatu)